Kecewa dengan PTMDB, Kyai Zul Pilih Opsi Jual Saham Newmont

Kecewa dengan PTMDB, Kyai Zul Pilih Opsi Jual Saham Newmont

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemerintah Kabupaten Sumbawa diketahui telah menggandeng PT Multicapital untuk membentuk PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB) yang dipergunakan untuk mengakuisisi divestasi saham milik PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sebesar 24 persen.

Untuk bisa mengatur pembagian hasil divestasi atas saham itu, tiga pemerintahan itu telah membentuk PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB), dimana perusahaan itu yang akan menerima transfer dari keuntungan atas kepemilikan saham, karena keuntungan itu akan dibagi dengan skema, 40 persen untuk pemerintah provinsi, 40 persen juga untuk pemerintah KSB dan 20 persen menjadi hak pemerintah kabupaten sumbawa.

Hak pemerintah yang diatur dalam skema itu tidak berjalan lancar, bahkan beberapa tahun terakhir pemerintah yang bergabung dalam konsersium tidak pernah mendapatkan dividen atau keuntungan sebagai pemilik saham, karena PTMDB selaku mitra tidak pernah merealisasikan dividen atas saham tersebut, padahal PTNNT selaku pihak kontraktor pertambangan yang memiliki kewajiban untuk membayar atas divestasi itu tidak pernah nunggak.

Kecewa dengan sikap PTMDB, pemerintah provinsi selaku pimpinan dalam konsersium sudah mengambil langkah yang cukup jauh, termasuk melakukan analisa dan kajian tentang regulasi, agar saham yang menjadi hak pemerintah dalam konsersium itu bisa dijual. “Tim pemerintah provinsi sudah jalan untuk masalah rencana penjualan atas saham itu, jadi kita tunggu saja, namun yang pasti pemerintah KSB sangat mendukungnya,” tegas Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli SH MM, beberapa waktu lalu.

Masih keterangan Bupati KSB, bahwa untuk hitung-hitungan berapa yang akan menjadi hak pemerintah KSB akan dibahas setelah ada keputusan akhir nantinya, termasuk setelah saham itu bisa terjual. “Nanti pasti ada hitung-hitungannya, karena ini masalah bisnis biasa, dimana seluruh pihak yang terlibat memiliki hak untuk menerima,” lanjut Kyai Zul, sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu Kyai Zul juga mengingatkan bahwa kesepakatan antar pemerintah yang tergabung dalam konsersium untuk menjual saham sangat beralasan, dimana perusahaan yang menjadi mitra dalam mengakuisisi saham tersebut hanya lancar membayar dividen pada tahun pertama dan kedua, sementara tahun ketiga sampai saat ini justru tidak pernah membayarnya. “Dividen hanya lancar pada tahun pertama dan kedua, sementara tahun ketiga sampai saat ini tidak lancar, padahal berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk mendesak segera dibayarkan,” bebernya.

Kyai Zul juga menegaskan, intinya pemerintah yang tergabung dalam konsersium berhak mengambil langkah kalau merasa tidak diuntungkan dengan kepemilikan saham bersama perusahaan yang menjadi mitra tersebut. “Kenapa harus bertahan kalau tidak menguntungkan, jadi opsi yang muncul saat ini adalah menjual saham tersebut,” tandasnya. (kimt)

Don`t copy text!