Kinerja Disosnaketrans dan Dikbudpora Dinilai Buruk

Kinerja Disosnaketrans dan Dikbudpora Dinilai Buruk

“Bedah Rumah dan Kas Tekor Jadi Sorotan Utama”

Taliwang, KOBAR – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Kabupaten Sumbawa Barat, di sepanjang tahun anggaran 2015 lalu, ternyata belum mampu menunjukkan kinerja yang baik. Banyak program dijalankan terindikasi tidak tepat sasaran bahkan tidak mampu direalisasikan sesuai target. 

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta, hingga memanggil dan mendudukkan SKPD yang menjadi mitra kerjanya itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar belum lama ini.

“Ya, kita undang kedua SKPD itu untuk mendengar secara langsung terkait hambatan dan kendala apa yang membuat sejumlah program pekerjaan yang dilaksanakan tidak direalisasikan dengan baik. Termasuk melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali di tahun anggaran 2016 ini,” ujarnya.

Dikemukakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) telah gagal dalam merealisasikan pengerjaan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yaitu, pembangunan rumah dinas SMP Satap di Desa Rarak Rungis Kecamatan Brang Rea. Namun, kata Hatta, Dinas ini sesuai kesepakatannya dalam rapat dengar pendapat itu, menyatakan kesanggupan menyelesaikannya sesuai deadline waktu yang diberikan, yaitu 50 hari kerja.

“Kita juga memperingatkan kepada dinas terkait agar di tahun anggaran 2016 ini dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya, semisal kasus tekor Uang Penyediaan (UP) yang melibatkan oknum bendahara di dinas itu,” terangnya.

Sementara, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Amanat Nasional (FPAN) DPRD setempat ini, juga telah gagal dalam melaksanakan program bantuan sosial Rumah Sosial Tidak Layak Huni (RSTLH).

Penyaluran program pemerintah pusat ini terindikasi tidak tepat sasaran dan banyak aduan yang diterima dari masyarakat, lantaran program itu ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya.

“Hasil kroscek kita di lapangan bahkan menemukan ada yang diberikan kepada warga yang memiliki rumah bertingkat,” bebernya.

Ini tambahnya, tidak harus terjadi karena sesuai peruntukannya program itu hanya diberikan kepada warga yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni. “Akibat tidak transparannya dinas terkait dalam menyalurkan program ini, banyak masyarakat yang dirugikan hingga meluapkan kekecewaannya dengan menyegel beberapa kantor kelurahan,” cetusnya.

Atas temuan dan indikasi itu pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menarik kembali bantuan yang tidak sesuai sasaran itu. Dan mereka (Disosnakertrans, red) menyanggupinya.

‘’Kami akan menunggu kesanggupan itu. Jika dalam jangka waktu satu minggu tidak bisa diselesaikan, maka kami akan mengambil tindakan tegas,’’ tandasnya. (ktas)

Don`t copy text!