“Bedah Rumah dan Kas Tekor Jadi Sorotan Utama”
Taliwang, KOBAR – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Kabupaten Sumbawa Barat, di sepanjang tahun anggaran 2015 lalu, ternyata belum mampu menunjukkan kinerja yang baik. Banyak program dijalankan terindikasi tidak tepat sasaran bahkan tidak mampu direalisasikan sesuai target.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta, hingga memanggil dan mendudukkan SKPD yang menjadi mitra kerjanya itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar belum lama ini.
“Ya, kita undang kedua SKPD itu untuk mendengar secara langsung terkait hambatan dan kendala apa yang membuat sejumlah program pekerjaan yang dilaksanakan tidak direalisasikan dengan baik. Termasuk melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali di tahun anggaran 2016 ini,” ujarnya.
Dikemukakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) telah gagal dalam merealisasikan pengerjaan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yaitu, pembangunan rumah dinas SMP Satap di Desa Rarak Rungis Kecamatan Brang Rea. Namun, kata Hatta, Dinas ini sesuai kesepakatannya dalam rapat dengar pendapat itu, menyatakan kesanggupan menyelesaikannya sesuai deadline waktu yang diberikan, yaitu 50 hari kerja.
“Kita juga memperingatkan kepada dinas terkait agar di tahun anggaran 2016 ini dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya, semisal kasus tekor Uang Penyediaan (UP) yang melibatkan oknum bendahara di dinas itu,” terangnya.
Sementara, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Amanat Nasional (FPAN) DPRD setempat ini, juga telah gagal dalam melaksanakan program bantuan sosial Rumah Sosial Tidak Layak Huni (RSTLH).
Penyaluran program pemerintah pusat ini terindikasi tidak tepat sasaran dan banyak aduan yang diterima dari masyarakat, lantaran program itu ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya.
“Hasil kroscek kita di lapangan bahkan menemukan ada yang diberikan kepada warga yang memiliki rumah bertingkat,” bebernya.
Ini tambahnya, tidak harus terjadi karena sesuai peruntukannya program itu hanya diberikan kepada warga yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni. “Akibat tidak transparannya dinas terkait dalam menyalurkan program ini, banyak masyarakat yang dirugikan hingga meluapkan kekecewaannya dengan menyegel beberapa kantor kelurahan,” cetusnya.
Atas temuan dan indikasi itu pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menarik kembali bantuan yang tidak sesuai sasaran itu. Dan mereka (Disosnakertrans, red) menyanggupinya.
‘’Kami akan menunggu kesanggupan itu. Jika dalam jangka waktu satu minggu tidak bisa diselesaikan, maka kami akan mengambil tindakan tegas,’’ tandasnya. (ktas)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 44
Taliwang - Pembenahan sebanyak 3.883 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat akan dilaksanakan bulan juni mendatang. Program kerjasama tri partite antara Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT Newmont Nusa Tenggara saat ini masih dalam tahap verifikasi data di Kementerian Perumahan Rakyat. “Program ini merupakan… - 43
Taliwang, KOBAR - Program bedah rumah perkotaan sempat diterpa isu tak mengenakkan. Dimana diduga dana untuk program itu disunat sebesar Rp 2 juta sehingga yang sampai kepada warga penerima hanya Rp 8 juta saja. Belum lagi persoalan nama penerima dana tidak sesuai dengan fakta kondisi hunian yang ditempati. Hal ini memicu… - 42
Taliwang, KOBAR - Ada sejumlah program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di kecamatan Poto Tano dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang, bahkan Bappeda sudah diminta untuk melakukan kajiannya. Bupati KSB, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM mengakui jika ada beberapa program yag… - 40
Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang akan pro rakyat. Jaminan tersebut diperlihatkan dengan fokusnya penganggaran pada sektor riil dengan program yang menyentuh langsung masyarakat. Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM menyampaikan, berdasarkan dokumen RAPBD yang telah disetujui pemerintah… - 39
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM meminta kepada seluruh undangan termasuk anggota DPRD KSB untuk sejenak berhening dan membaca doa, semoga proses awal dalam rangka penetapan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berjalan sesuai harapan. ** - 39
Sekda: Nota Perjanjian Hibah Akan Direvisi Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan revisi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas anggaran yang akan dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 tidak…
Komentar