Sebulan Menjabat, Penjabat Bupati KSB Temukan 8 Masalah

Abdul Hakim: Solusi Sudah Dilaksanakan

Taliwang, KOBAR – Setelah sebulan menjabat, Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H Abdul Hakim MM, menyampaikan laporan bulanannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui surat bernomor: 019.1/251/Humas&Protokol/2015. Di dalamnya tertuang 8 item masalah yang Ia temukan, berikut solusi yang telah dilakukannya selama memimpin di Bumi Pariri Lema Bariri.

Masalah itu adalah, 1. penanganan terhadap bahaya kekeringan yang terjadi di KSB. Hal ini terukur dari pantauan di lapangan,  seperti yang terjadi di Bendungan Kalimantong I, Kalimantong II, hingga Bendungan Bintang Bano, 2. ikhitiar untuk mewujudkan penyaluran pupuk 6 Tepat (jumlah, jenis, harga, tempat, dosis, dan waktu), 3. penanganan persoalan Tanah HPL milik Kementerian Transmigrasi di Blok Batu Nampar, Desa Talonang Baru. Pemerintah merencanakan program transmigrasi di lahan Blok Batu Nampar seluas 1048,8 ha. Saat ini, lahan yang dikelola masyarakat sekitar 600-700 ha. Berdasarkan dokumen yang dimiliki, maka pemerintah ingin menjadikan status lahan agar “clean and clear”.

Masalah ke 4 adalah, Upaya penataan tata ruang dan ruang kreasi di Sumbawa Barat, misalnya menjadikan Poto Tano dan Pulau Kenawa sebagai pintu masuk Kabupaten Sumbawa Barat, 5. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas layanan publik, seperti sekolah, pasar, dan kantor-kantor SKPD dalam lingkungan kompleks KTC dan di luar KTC, 6. Melakukan evaluasi terkait penataan birokrasi, meliputi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensinya, 7. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, melalui kegiatan Apel Syukur yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah, Rapat Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), Rapat Kerja dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dan 8. Memantapkan netralitas PNS dalam proses Pilkada Serentak.

Sementara solusi dari masalah pertama, langsung melakukan pengerukan sedimentasi oleh Dinas PU bekerjasama dengan mitra kerja, P3A, TOMA setempat dan gotong royong masyarakat. Masalah kedua, solusi yang telah dilakukan adalah mengingatkan kepada distributor untuk tidak memonopoli dan bisa menyediakan gudang sebagai wadah penyimpanan. Selain itu, Dinas Hutbuntan dan Dandim 1607 Sumbawa telah menandatangani Pakta Integritas terkait Upaya Khusus (Upsus) swasembada padi, jagung, dan kedelai di KSB.

Sementara solusi untuk masalah ketiga adalah, melakukan dialog dengan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin berhadapan secara frontal, tapi berdialog secara nyaman agar masyarakat tidak merasa terancam. Hal ini juga disampaikan oleh Kapolsek Sekongkang bahwa sebenarnya kasus itu dapat dipidanakan, namun pemerintah ingin memberikan solusi damai atas lahan yang merupakan hak milik Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Pemda juga telah menyediakan dana kerahiman atas jasa “land clearing”, sebanyak 2,5 juta/hektar.

Solusi masalah keempat, harus ada kreativitas daerah terutama dalam mengelola anggaran untuk mengembangkan konsep tata Tano. ruang yang menarik, sehingga nantinya bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu solusi masalah kelima, membangun komitmen untuk memprioritaskan infrastruktur sekolah yang memenuhi standar kelayakan, melakukan pengaturan dalam tata ruang pasar demi perbaikan layanan ke masyarakat. Solusi yang telah dilakukan, mengefektifkan UPTD Pasar untuk melakukan evaluasi terkait pengelolaan pasar yang sehat, nyaman dan tertib, menghimbau secara berkala dan kontinyu kesadaran masyarakat untuk turut serta memelihara pasar dengan memanfaatkan fasilitas pasar dengan sebaik-baiknya, melakukan pemantauan langsung terkait rutinitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan perintah kepada Asisten, Kepala BK Diklat, Inspektur Kabupaten (Itkab), Kabag Aset Setda untuk melakukan sinkronisasi dan rasionalisasi antara besaran layanan dengan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas per SKPD, termasuk penataan kuantitas dan kualitas aparatur pelaksananya.

Solusi masalah keenam adalah, melakukan penempatan ulang bagi para pegawai sesuai keahlian dan kompetensinya masing-masing sesuai dengan prinsip “ the right man on the right place”. Sedangkan solusi untuk masalah ketujuh, membahas isu-isu terkini terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, persiapan dan pemantapan Pemilukada serentak dengan melibatkan koordinasi dengan KPU Daerah dan Panwaslu dan untuk masalah kedelapan, mengingatkan Kepala SKPD untuk menjaga netralitas bawahannya dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; Meminta kepada kepala SKPD untuk menindak secara tegas aparatur yang secara nyata dan terbukti mengikuti aktifitas politik praktis; Menerbitkan regulasi pendukung yaitu Perbup dan Surat Edaran terkait Pakta Integritas sebagai wujud janji dan komitmen bagi seluruh PNS di semua tingkatan untuk menjaga netralitas. (kimt/Adv)

Trending di KOBARKSB.com