Pemerintah KSB Masih Acuh Tak Acuh Dengan Sektor Pariwisata

Ketua Komisi II: Jangan Mimpi Pariwisata KSB Berkembang!

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diakui belum memiliki rencana strategis pengembangan sektor pariwisata, sehingga konsep pengembangan yang hendak dilaksanakan terhadap potensi atau obyek wisata terkesan tidak terarah. Sehingga komisi II DPRD KSB mendorong pemerintah untuk segera menyusun konsep pengembangan sektor pariwisata.

Ketua komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik SE ME, kepada media ini menegaskan, jika pemerintah KSB memiliki rencana strategis pengembangan pariwisata, maka akan bisa memunculkan program tahunan dalam rangka pengembangan obyek wisata. “Kalau tidak ada rencana strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), maka jangan mimpi bahwa kita bisa mengembangkan obyek wisata,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Aher, sapaan politisi muda asal kecamatan Seteluk itu, mendesak instansi terkait untuk segera melakukan kajian dan evaluasi, sehingga program yang akan diusulkan mulai tahun anggaran mendatang, benar-benar sebagai rancangan dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata.

Diingatkan Aher, sektor pariwisata adalah potensi yang cukup bagus untuk peningkatan pendapatan bagi pemerintah, termasuk dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat, namun kalau penataannya tidak terkonsep dengan baik, maka tidak mungkin sektor itu bisa memberikan manfaat. “Kita lihat sekarang belum terkonsep dengan baik arah pembangunan sektor pariwisata kita, karena memang belum ada perencanaan strategisnya,” timpalnya.

Selain itu komisi II berharap kedepan KSB bisa memiliki Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Perda itu sendiri bukan hanya akan mengatur konsep strategis, tetapi juga sebagai respon atas amanat undang-undang kepariwisataan yang mengatur tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan. “Saya harap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mulai menyusun draf raperda, karena acuannya sudah ada,” terangnya.

Masih keterangan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, Perda RIPPDA yang akan disusun itu harus tetap menjadikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah pedoman dalam pengembangan pariwisata daerah, termasuk didalamnya kawasan wisata yang potensial dan strategis untuk dikembangkan secara sosial ekonomis seperti pengembangan wisata bahari pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau Kenawa, pulau Paserang atau pengembangan seluruh kawasan yang berada dalam Gili Balu, pengembangan wisata Desa mantar sebagai desa budaya, termasuk wisata pantai di kecamatan Maluk dan Sekongkang.

Ditegaskan Aher, komisi II akan memberikan support dan dukungan penuh kepada SKPD terkait dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, selama program yang diusulkan itu dalam rangka percepatan pengembangan sektor pariwisata, bukan program baru tanpa konsep strategis. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com