Impian K2 Untuk Melaju di Pilkada KSB Kandas

“Panwaslu Tolak Seluruh Permohonan K2”

Taliwang, KOBAR – Sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilayangkan pemohon, yaitu bakal pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ikut melalui jalur perseorangan, Kusmayadi – Khairuddin Karim (K2) sudah berakhir dengan putusan, Panwaslu menolak seluruh permohonan pemohon.

Sidang yang dipimpin Unang Silatang S. Kom, dengan didampingi Gufron Spdi dan Latifa SP, Hadir dalam persidangan itu dari pemohon, Kusmayadi selaku bakal calon Bupati didampingi Hasanuddin SKm yang menjadi kuasa, sementara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KSB selaku termohon, hadir Khairuddin SE, Fahroni SH, Supriadi SPd dan Aliatullah SH MH, dan selama proses persidangan dikawal ketat anggota Polres KSB dibawah pimpinan Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif SIk.

Sebelum pimpinan sidang membacakan kesimpulan yang menjadi putusan dalam sengketa itu, beberapa pertimbangan dan fakta persidangan disampaikan, seperti, bukti yang disampaikan pemohon masih lemah, indikasi adanya intimidasi yang dilakukan petugas kepada pendukung bakal calon juga tidak bisa dibuktikan dalam persidangan, justru sebaliknya, petugas mendapatkan protes dari warga yang tercantum sebagai pendukung, lantaran merasa tidak pernah memberikan salinan atau persetujuan untuk digunakan sebagai berkas dokumen.

Tentang laporan adanya penulisan yang serupa atau dilakukan oleh petugas terhadap formulir B3KWK, termasuk dengan tanda tangan diakui sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan petugas, namun secara legalitas bisa dibenarkan, karena petugas bertindak membantu yang diverifikasi, lantaran keterbatasan kemampuan untuk menulis, sebab dari berkas dokumen itu sendiri, yang bersangkutan melakukan penandatanganan langsung, serta memutuskan, apakah mendukung atau tidak mendukung.

Dalam pertimbangan itu juga disampaikan tentang adanya tanda tangan yang dilakukan petugas terhadap yang memberikan dukungan, namun jumlah yang dilakukan tidak signifikan atau tidak sebanding dengan jumlah kekurangan berkas dukungan. Hal itu tidak menjadi pertimbangan kuat untuk memenangkan paket K2.

Usai membacakan putusan, Unang Silatang S.Kom, selaku pimpinan mengingatkan bahwa pemohon atau termohon bisa melakukan upaya banding atas putusan tersebut melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), karena sidang musyawarah yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KSB sama kedudukannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Para pihak memiliki waktu selama tiga hari untuk mengambil sikap atas keputusan ini,” tegas komisioner Panwaslu KSB itu saat memimpin sidang musyawarah sengketa di Hotel Ifa, pada Sabtu malam kemarin.

Unang juga mempersilakan kepada para pihak untuk mendapatkan salinan yang akan dijadikan dasar jika akan melanjutkan persidangan pada PTTUN, jika memang memerlukan. “Saya persilakan untuk mengambil salinan di sekretariat Panwaslu KSB dan kedua pihak memiliki hak untuk mendapatkan salinan tersebut,” lanjutnya.

Hal penting disampaikan Unang usai memimpin persidangan, putusan yang dibacakan itu sesuai dengan realitas dan fakta persidangan, jadi tidak ada subyektifitas, karena Panwaslu harus memutuskan sengketa sesuai dengan fakta persidangan. “Keputusan sudah jelas dan sesuai fakta persidangan, soal adanya keingian K2 untuk mengajukan ke PTTUN adalah hak dari pemohon,” pungkasnya. (kimt)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com