fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

K2 Batal Banding Ke PTTUN

“Kusmayadi Kembali PNS”

Taliwang, KOBAR – Bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ikut melalui jalur perseorangan, Kusmayadi – H Khairuddin Karim (paket K2), batal mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), lantaran batas waktu yang ditetapkan sudah lewat.

Kandidat calon Bupati paket K2, Kusmayadi kepada media ini, minggu 13/9 kemarin mengaku, ada perbedaan persepsi batas waktu antara pihaknya dengan pimpinan musyawarah, dimana waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan atas putusan dipersepsikan setelah menerima putusan, namun realitasnya setelah pembacaan putusan, sementara lokasi PTTUN berada di Surabaya, jadi mustahil dengan limit waktu itu bisa menyelesaikan novum atau dokumen baru dalam melanjutkan gugatan.

Pertimbangan lain tidak melanjutkan proses sengketa pilkada lebih pada menjadi kondusifitas daerah, karena paket K2 tidak ingin lanjutan gugatan atas sengketa pilkada akan mengganggu kondisi daerah. “Pertimbangan penting lainnya adalah menjaga kondusifitas daerah, karena kami dari paket K2 tidak ingin diklaim sebagai pihak yang menggangu stabilitas daerah, sehingga untuk mendapatkan keadilan dan untuk mengungkap kasus yang melilit akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum,” ancamnya.

Pada kesempatan itu Dadi juga mengaku bahwa dirinya akan kembali mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan disampaikan bahwa proses untuk kembali menjadi abdi negara sedang dilakukan dan diakui sudah mendapat surat keputusan dari pimpinan daerah. “Senin ini, saya akan kembali masuk kantor untuk bekerja seperti biasanya,” urainya.

Dadi juga tidak membantah bahwa kantor yang akan didatangi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), karena sampai saat ini belum ada keputusan bahwa dirinya telah diganti dari jabatan sekretaris dinas. “Saya masih sebagai Sekdis pada Disosnakertrans, jadi akan masuk kerja pada jabatan tersebut, kecuali ada keputusan Bupati KSB yang menggeser dari jabatan yang di amanatkan itu,” terangnya.

Soal akan digeser atau akan tetap pada jabatan itu sendiri, Dadi tidak ingin komentar, karena dirinya harus siap menerima konsekuensi atas putusan pimpinan. “Kalau saya akan digeser atau tidak lagi diberikan jabatan bukan masalah yang harus dibahas, karena konsekuensi itu sudah siap diterima,” ungkapnya.

Disampaikan juga oleh Dadi, dirinya memang pernah mengajukan pensiun sebagai PNS terhitung 1 November 2015 mendatang. Keputusan pensiun itu akan diterima jika dirinya ditetapkan sebagai kandidat calon Bupati, namun KPU KSB justru memutuskan lain, jadi dalam aturannya sangat jelas, bagi yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dapat kembali menjadi PNS atau kembali beraktifitas seperti biasanya.

Hal penting yang disampaikan Dadi, dirinya sudah menyampaikan kepada para pendukungnya tentang tidak melanjutkan proses gugatan sengketa Pilkada itu, namun pihaknya tidak juga menyampaikan kemana arah dukungan politik, karena posisinya saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), “Sekarang saya jadi PNS, jadi harus bersikap netral. Lain halnya saat proses beberapa waktu lalu,” imbuhnya. (kimt)

Don`t copy text!