fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Penguasaan Sepadan Pantai Jelengah Harus Ditertibkan

Jereweh, KOBAR – Klaim kepemilikan sepadan pantai Jelengah yang berada di kecamatan Jereweh perlu dilakukan penertiban, agar pemerintah bisa melakukan intervensi penataan dalam menunjang pengembangan objek pariwisata yang dikenal dengan gelombang surfing tersebut.

Kades Beru, M Syahril kepada media ini menuturkan, nyaris seluruh kawasan sampai sepadan pantai menjadi milik orang perorang, padahal dalam undang-undang sangat jelas bahwa ada batasan bagi masyarakat untuk penguasaan, dimana minimal 60 meter dari bibir pantai menjadi milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atau tidak boleh dikuasai oleh masyarakat.

“Informasi yang saya miliki saat ini, penguasaan di sepanjang areal pantai Jelengah sudah sampai bibir pantai. Hal itu akan dilakukan penertiban dengan mengajak semua pihak untuk berbicara tentang persoalan tersebut, karena pemerintah juga memiliki hak terhadap bibir pantai untuk ditata sebagai objek wisata,” ucapnya.

Diakui Syahril jika melakukan penertiban bibir pantai membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama kesadaran masyarakat tentang adanya larangan untuk menguasai lahan sampai bibir pantai. Hal itu sendiri memang sedang disosialisasikan secara bertahap yang dilakukan pemerintah Desa, namun butuh dukungan pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi secara terbuka tentang aturan yang berkaitan dengan bibir pantai.

“Kami berharap pemerintah Kabupaten yang akan melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat langsung terkait dengan penguasaan bibir pantai, agar penataan objek wisata yang dicanangkan pemerintah nantinya tidak menjadi konflik, apalagi masalah lokasi di sepadan pantai Jelengah sempat menjadi persoalan besar,” bebernya.

Penertiban atas pengusahaan bibir pantai juga disampaikan Camat Jereweh, Firmansyah SPd MM. Menurutnya, bibir pantai tidak boleh dikuasai oleh siapapun, karena memang di sepanjang bibir pantai atau ada batasan panjang dari bibir pantai menuju daratan dikuasai oleh pemerintah. “Memang harus dilakukan penertiban, termasuk dengan cara mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menguasai lahan sampai bibir pantai, agar tidak menjadi masalah nantinya,” tandasnya.

Sosialisasi tentang penguasaan bibir pantai harus dilakukan, sehingga pemerintah kecamatan berharap kegiatan itu bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. “Kami berharap pemerintah Kabupaten segera berinisiasi untuk melakukan sosialisasi tentang penguasaan bibir pantai,” harapnya. (kimt)

Don`t copy text!