fbpx
Selesaikan Polemik Tapal Batas Jereweh-Maluk, Pemerintah Tunggu Rekomendasi TPBW

Selesaikan Polemik Tapal Batas Jereweh-Maluk, Pemerintah Tunggu Rekomendasi TPBW

Taliwang, KOBAR – Desakan pemerintah Desa Belo beserta masyarakatnya agar dilakukan revisi terhadap keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nomor 402 tahun 2012 tentang penetapan tapal batas antara kecamatan Jereweh dengan kecamatan Maluk belum bisa diterima, lantaran masih menunggu rekomendasi dari Tim Penegasan Batas Wilayah (TPBW) kabupaten.

Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Setda KSB, M Endang Arianto S.Sos, MM yang dikonfirmasi dalam ruang kerjanya senin 10/11 kemarin mengakui jika ada penolakan terhadap keputusan bupati tentang tapal batas wilayah Kecamatan Jereweh dengan kecamatan Maluk, termasuk meminta untuk dilakukan revisi atas keputusan tersebut.

Diingatkan Endang sapaannya, revisi itu bisa saja dilakukan jika memang ada rekomendasi dari TPBW yang menyatakan perbedaan posisi tapal batas, namun sampai saat ini belum ada rekomendasi tersebut, karena tim masih bekerja, termasuk menunggu usulan nama yang akan dilibatkan sebagai tim dari masing-masing kecamatan yang berbatasan. “Belum ada sampai saat ini usulan nama tokoh masyarakat setempat yang akan dilibatkan sebagai tim,” ucap Endang.

Selama belum ada rekomendasi dari TPBW, pemerintah tetap menjadikan keputusan nomor 402 sebagai acuan dan diminta kepada masyarakat untuk memahami proses tersebut. “Acuan saat ini bahwa tapal batas kedua wilayah tetap mengacu pada keputusan Bupati nomor 402 tahun 2012,” tegasnya lagi sambil mengingatkan kepada masing-masing kecamatan untuk segera mengusulkan 3 orang yang akan dilibatkan sebagai tim.

Wakil dari masing-masing kecamatan itu diminta yang memahami kondisi sebenarnya, sehingga bisa memberikan keterangan secara langsung yang dibuktikan dengan data, sehingga pada keputusan nanti adalah hasil pembahasan bersama. “Saya sendiri sudah ingatkan bahwa yang ditunjuk adalah tokoh masyarakat yang sangat mengerti kondisi daerah berbatasan tersebut,” harapnya.

Endang mengakui bahwa terjadi penolakan keras saat ini dari masyarakat Belo, namun penolakan itu tidak bisa menggugurkan keputusan penetapan tapal batas, karena memang dasar dari keputusan itu sendiri adalah hasil kesepakatan bersama antara dua kecamatan tersebut. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk menahan diri sambil menunggu proses yang dilakukan TPBW tersebut. “Saya harap kepada masyarakat untuk tidak bereaksi apapun dalam persoalan ini,” pintanya.

Terkait dengan konflik tapal batas, media ini mendapat informasi bahwa masyarakat Belo beberapa waktu lalu pernah melakukan penghadangan di lokasi tapal batas, termasuk pernah mendatangi pemerintah kecamatan Maluk, agar sepakat untuk melakukan penolakan terhadap keputusan tapal batas dan mendukung dilakukan revisi terhadap keputusan tersebut. (kimt)

Don`t copy text!