Bansos Terhambat akibat Data Keluarga Miskin Kadaluarsa

Bansos Terhambat akibat Data Keluarga Miskin Kadaluarsa

Taliwang, KOBAR – Data tentang jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum dilakukan verifikasi, sehingga saat ada program dari pemerintah pusat, ada kouta yang tidak bisa dilaksanakan, lantaran calon penerima dinyatakan tidak lagi berhak untuk menerima, termasuk keluarga miskin yang menjadi tujuan sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut.

Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Manurung SPd kepada media ini mengaku jika ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan untuk tahun 2013 sebanyak 2.800 PKH, namun tidak bisa direalisasikan seluruhnya, lantaran ada 400 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai calon penerima dinyatakan tidak lagi berhak, lantaran tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Diingatkan Manurung, data yang menjadi pegangan sekarang adalah data terdahulu yang tidak pernah dilakukan verifikasi ulang, sehingga pada tahun 2015 direncanakan untuk dilakukan verifikasi ulang, karena ada RTSM yang masuk kriteria, tetapi tidak masuk dalam data dan ada yang sudah tidak lagi tercatat sebagai RTSM, termasuk ada yang sudah pindah, namun masih tercatat dalam data. “Harus dilakukan verifikasi terhadap data yang ada saat ini, agar ada validasi data RTSM,” ucap Manurung.

Masih keterangan Manurung, verifikasi itu harus dilakukan mengingat pemerintah pusat saat ini akan melakukan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diperuntukan bagi RTSM. “Akan terjadi protes nantinya, jika masih menggunakan data yang ada saat ini, termasuk kouta yang diperuntukkan bagi KSB juga akan berkurang, lantaran banyak RTSM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah tidak layak lagi menerima bantuan seperti itu,” terangnya.

Disampaikan Manurung, jika dilakukan verifikasi ulang, maka akan ada pergantian RTSM yang tidak layak menerima kepada RTSM yang memang masuk kriteria. Hasil verifikasi itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat, karena tidak bisa dilakukan pergantian RTSM setelah ada keputusan pemerintah pusat nantinya. “400 RTSM yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk mendapatkan PKH tidak bisa diganti dengan RTSM yang dianggap memenuhi syarat, bahkan dana untuk PKH itu sendiri harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” bebernya.

Untuk melakukan verifikasi pada prinsipnya tidak sulit di Bumi Pariri Lema Bariri ini, karena pemerintah KSB sendiri telah memiliki program Pembangunan Berbasis Rumah Tangga (PBRT), sehingga bisa disinkronisasikan atau diberikan beban tugas membantu melakukan verifikasi. (kimt)

Don`t copy text!