Taliwang, KOBAR – Data tentang jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum dilakukan verifikasi, sehingga saat ada program dari pemerintah pusat, ada kouta yang tidak bisa dilaksanakan, lantaran calon penerima dinyatakan tidak lagi berhak untuk menerima, termasuk keluarga miskin yang menjadi tujuan sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut.
Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Manurung SPd kepada media ini mengaku jika ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan untuk tahun 2013 sebanyak 2.800 PKH, namun tidak bisa direalisasikan seluruhnya, lantaran ada 400 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai calon penerima dinyatakan tidak lagi berhak, lantaran tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Diingatkan Manurung, data yang menjadi pegangan sekarang adalah data terdahulu yang tidak pernah dilakukan verifikasi ulang, sehingga pada tahun 2015 direncanakan untuk dilakukan verifikasi ulang, karena ada RTSM yang masuk kriteria, tetapi tidak masuk dalam data dan ada yang sudah tidak lagi tercatat sebagai RTSM, termasuk ada yang sudah pindah, namun masih tercatat dalam data. “Harus dilakukan verifikasi terhadap data yang ada saat ini, agar ada validasi data RTSM,” ucap Manurung.
Masih keterangan Manurung, verifikasi itu harus dilakukan mengingat pemerintah pusat saat ini akan melakukan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diperuntukan bagi RTSM. “Akan terjadi protes nantinya, jika masih menggunakan data yang ada saat ini, termasuk kouta yang diperuntukkan bagi KSB juga akan berkurang, lantaran banyak RTSM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah tidak layak lagi menerima bantuan seperti itu,” terangnya.
Disampaikan Manurung, jika dilakukan verifikasi ulang, maka akan ada pergantian RTSM yang tidak layak menerima kepada RTSM yang memang masuk kriteria. Hasil verifikasi itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat, karena tidak bisa dilakukan pergantian RTSM setelah ada keputusan pemerintah pusat nantinya. “400 RTSM yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk mendapatkan PKH tidak bisa diganti dengan RTSM yang dianggap memenuhi syarat, bahkan dana untuk PKH itu sendiri harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” bebernya.
Untuk melakukan verifikasi pada prinsipnya tidak sulit di Bumi Pariri Lema Bariri ini, karena pemerintah KSB sendiri telah memiliki program Pembangunan Berbasis Rumah Tangga (PBRT), sehingga bisa disinkronisasikan atau diberikan beban tugas membantu melakukan verifikasi. (kimt)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 46
Ummi Rohmi: Jangan Sampai Bantuan Pemerintah Sering Salah Sasaran Mataram, KOBAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berikhtiar untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar itu, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Diantaranya, melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Validasi data ini… - 43Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan relokasi gubuk yang ditempati Andi Akim yang berada di areal rekreasi Poto Batu. Sebelum dilakukan relokasi, pemerintah akan bertanggung jawab terlebih dahulu untuk pembangunan rumah di atas tanah yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, hanya saja belum ada keputusan mengenai lokasi…
- 41Taliwang, KOBAR - Setelah sempat berkeberatan terhadap dana yang diterima, akhirnya 20 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu), di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, bersepakat Rp 3 juta bersedia dipotong untuk keperluan administrasi dan sewa tukang. Kesepakatan itu terjadi dalam pertemuan yang digelar di…
- 40Taliwang, KOBAR - Untuk mencairkan dana Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan program pemerintah pusat melalui kantor Pos harus menunjukkan kartu yang telah dibagikan saat penyaluran program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM). Jika kartu tersebut hilang dan rusak, maka hak untuk mendapatkan dana tidak hilang atau masih tetap berhak.…
- 40Taliwang, KOBAR - Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) saat ini sedang mempersiapkan lahan sekitar 6 ribu hektar yang akan dipergunakan untuk penanaman kedelai, karena di tahun 2015 ini petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendapatkan kucuran dana bantuan program pemerintah pusat melalui Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian khusus…
- 40Taliwang, KOBAR - Hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat, bahwa masyarakat yang masuk kategori miskin dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mencapai 48 ribu orang. Jumlah itu bertambah dari data awal…
