fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Meski Kartu Hilang dan Rusak, Dana PSKS Tetap Bisa Dicairkan

Taliwang, KOBAR – Untuk mencairkan dana Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan program pemerintah pusat melalui kantor Pos harus menunjukkan kartu yang telah dibagikan saat penyaluran program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM). Jika kartu tersebut hilang dan rusak, maka hak untuk mendapatkan dana tidak hilang atau masih tetap berhak.

Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertran), Manurung SPd, kepada media ini senin 15/12 kemarin, mengaku jika ada beberapa masyarakat yang memberikan laporan bahwa mereka tidak berani mendatangi kantor pos untuk menerima dana PSKS sebesar Rp 400 ribu tersebut, lantaran tidak bisa menunjukkan kartu.

“Memang tidak akan dilayani jika tidak mampu menunjukkan kartu, tetapi bagi yang hilang atau rusak bisa meminta surat keterangan dari Desa dan dengan surat keterangan itu bisa melakukan proses pencairan, karena data penerima itu sendiri sudah ada di kantor Pos,” tegasnya.

Diingatkan Manurung, saat ditunjukkan surat keterangan hilang atau rusak dari Desa di kantor pos, maka petugas kantor pos akan melakukan pengecekan data yang dimiliki. Kalau dalam data itu tertera identitas penerima, maka tidak ada alasan bagi pihak kantor pos untuk tidak menerima. Jadi bukan yang tidak pernah mendapatkan kartu, lalu membuat surat keterangan ke kantor Desa dan mengajukan permohonan untuk pencairan.

Bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan program pemberian dana sosial dari pemerintah pusat akan diupayakan pada tahun atau periode mendatang, karena saat ini ada perintah untuk segera melakukan verifikasi data calon penerima program pemerintah pusat, berupa program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Verifikasi nanti akan mengeluarkan calon penerima yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, termasuk calon penerima yang sudah meninggal,” lanjutnya.

Untuk memvalidasi data, Manurung mengaku akan melibatkan banyak pihak, baik itu pemerintah desa maupun para ketua Rukun Tetangga (RT), karena mereka yang cukup tahu tentang kondisi masyarakat, termasuk akan memberikan tugas kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karena mereka juga diberikan kewenangan untuk mengajukan perubahan data. (kimt)

Don`t copy text!