Wagub NTB Tekan Bupati/Walikota Agar Tak Asal-asalan Urusan Data Kemiskinan

Ummi Rohmi: Jangan Sampai Bantuan Pemerintah Sering Salah Sasaran

Mataram, KOBAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berikhtiar untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar itu, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Diantaranya, melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Validasi data ini sangat-sangatlah penting, untuk bagaimana kita merapikan data miskin kita. Dan korelasinya sangat berhubungan dengan angka kemiskinan di NTB,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, di hadapan para Bupati dan Walikota se-NTB, via vicon, Rabu, (22/7).

Wagub mengungkapkan, bahwa pihaknya telah meminta khusus kepada Kementerian Sosial RI agar data DTKS di NTB benar-benar dimutakhirkan, sesuai dengan kondisi ril di lapangan. 

“Kita harus pahami benar, bahwa permasalahan serta ujung tombak data ini, ada di Desa. Untuk itu, peran Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk memfasilitasi agar data itu valid dan benar sangat perlu. Hal itu dapat dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, hingga dapat menjadi suatu sistem di NTB. Seperti apa yang selama ini diprogramkan, tetapi aktualnya belum bisa berjalan dengan semestinya,” tandas Wagub.

Menurut Ummi Rohmi, begitu ia akrab disapa, bahwa jika semua Kabupaten/Kota benar-benar disiplin melakukan validasi data 4 kali dalam 1 tahun, dirinya yakin data kemiskinan di NTB bisa sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga tidak akan ada lagi masalah dalam pendistribusian program-program, baik itu dari Dinas Sosial maupun dinas-dinas lain. Karena memang rujukannya ke depan, semua program yang diluncurkan Pemerintah harus merujuk kepada data miskin yang ada di Dinas Sosial, yang memang tersistem secara nasional.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, beserta jajarannya, agar semuanya sungguh-sungguh memandang ini sebagai suatu hal yang penting di dalam kita sama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi NTB,” tekan Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menambahkan, jika merujuk kepada data BPS, maka ternyata masyarakat yang menerima bantuan-bantuan selama ini, masih banyak yang salah sasaran. Oleh karenanya, Wagub meminta kedepan di NTB ini tidak boleh lagi terjadi hal yang serupa. Ia berharap agar seluruh program yang diluncurkan oleh Pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, benar-benar tepat sasaran.

“Sesungguhnya kalau kita melihat jumlah daripada bantuan yang ada, seharusnya tidak ada kata kurang. Karena, kalau kita merujuk kepada data BPS, mestinya bantuan-bantuan ini jumlahnya sudah lebih daripada yang kita butuhkan. Tetapi memang permasalahannya adalah ketepatan sasaran. Sehingga perlu sungguh-sungguh kita seriusi hal ini,” tutup Wagub NTB. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com