Pemekaran Desa Masih Moratorium

Taliwang, KOBAR – Moratorium (Penundaan, red) untuk melakukan pemekaran Desa dan Kelurahan belum dicabut, sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tidak bisa menindaklanjuti permohonan pemekaran sejumlah desa yang telah diiterima saat ini. “Pemekaran Desa dan Kelurahan masih dalam status moratorium,” tegas kepala BPMPD, Ibrahim S.Sos, MM kepada media ini kemarin.

Pada kesempatan itu Ibrahim tidak membantah jika ada beberapa usulan pemekaran telah diterima, namun permohonan itu tidak bisa diproses, mengingat pemerintah pusat belum mengeluarkan surat pencabutan keputusan moratorium. “Kami belum bisa melakukan proses atas permohonan pemekaran yang saat ini sudah kami terima, selama keputusan moratorium itu sendiri tidak dicabut,” lanjut Ibrahim.

Acuan tidak melakukan proses pemekaran adalah, surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor 120/066/Pem, perihal penegasan kembali moratorium pemekaran desa dan Kelurahan, termasuk surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 140/418/PMD perihal yang sama, yaitu larangan untuk melakukan pemekaran desa dan Kelurahan.

Masih keterangan Ibrahim, dalam surat itu sendiri memang ada item yang mengatakan bahwa larangan itu sendiri berlaku sampai selesainya pelaksanaan pemilihan presiden, namun sampai saat ini belum ada surat yang mencabut penetapan moratorium, meskipun sudah terjadi pergantian presiden. “Sampai saat ini belum ada surat yang diterima tentang pencabutan keputusan moratorium itu sendiri,” tandasnya.

Dibeberkan Ibrahim, permohonan untuk dilakukan pemekaran yang sudah pernah diterima adalah, permohonan pemekaran Desa Sapugara Bree yang mengusulkan bisa dibentuk desa baru yang diberi nama Bree Karya, kemudian permohonan pemekaran Desa Batu Putih, agar bisa dibentuk desa devinitif baru dengan nama Desa Selaparang dan permohonan pemekaran Desa Kiantar dengan nama usulan desa baru adalah Desa Sagena.

Jika moraturium dicabut, usulan permohonan yang diterima itu sendiri tidak bisa langsung ditetapkan sebagai desa persiapan untuk menjadi desa devinitif, mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran. Syarat wajib itu diantaranya, jumlah penduduk harus mencapai 5 ribu jiwa atau jumlah Kepala Keluarga (KK) diatas 500 KK dengan jumlah dusun minimal 5 dusun. “Ada permohonan yang kami terima tidak memenuhi syarat tersebut, jadi sangat tidak mungkin akan mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan pemekaran, jika nanti pemerintah pusat mencabut keputusan moratorium,” ungkapnya. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com