fbpx
Tahun 2015 Mulai Pencairan Dana Desa

Tahun 2015 Mulai Pencairan Dana Desa

Taliwang, KOBAR – Pencairan dana untuk pemerintah desa yang bisa mencapai miliar rupiah akan mulai dilakukan pada tahun 2015 mendatang. Saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Barat (BPMPD KSB) sedang melakukan perampungan regulasinya.

Ragulasi dalam pelaksanaan program dengan dana besar yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), maupun dari APBD dan pendapatan desa harus spesifik, bahkan mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).

“Aturan yang mengikat atas proses ini cukup panjang dan komplit, dimana ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan untuk tekhnis pelaksanaan juga akan terbit Peraturan Bupati (Perbup), jadi regulasi itu yang menjadi acuannya,” tegas kepala BPMPD, Ibrahim S.Sos, MM di hadapan sejumlah wartawan.

Soal jumlah yang akan diterima desa dari APBN dipastikan tidak sama, karena ada beberapa indikator yang menjadi penetapannya, diantaranya, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. “Tidak sama jumlah anggaran yang akan dikelola pemerintah desa nantinya, apalagi ada desa yang memiliki pendapatan desa dari sektor yang dikelola,” lanjut Ibrahim.

Masih keterangan Ibrahim, jika seluruh proses tahapan tidak ada kendala, maka desa sudah bisa mencairkan anggarannya pada April mendatang untuk tahap awal. Jika dana yang sudah dicairkan dan telah dilaksanakan programnya, maka pemerintah desa bersama BPD membuat laporan, agar bisa melakukan pencairan tahap II pada kisaran bulan Agustus, begitu juga untuk tahap III dan tahap IV.

Disampaikan juga jika BPMPD saat ini sedang melakukan penguatan kelembagaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atas dana tersebut. Langkah yang sudah dilakukan adalah peningkatan sumberdaya, termasuk memberikan pemahaman kepada para calon pendamping. “Sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan anggaran, semua desa akan ada pendamping, agar mereka tidak salah dalam menetapkan program dan anggarannya, penetapan pendamping juga diatur dalam regulasinya.” aku Ibrahim.

Diingatkan Ibrahim, masyarakat secara umum yang ada di desa tetap diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, karena peningkatan anggaran untuk desa pastinya untuk kemaslahatan masyarakat. “Pasti warga punya kewenangan untuk mengawasinya, jadi kami dari BPMPD mengajak semua komponen untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” urainya. (kimt)

Don`t copy text!