fbpx
SKPD Belum Punya Renstra

SKPD Belum Punya Renstra

Taliwang, KOBAR – Sesuai temuan yang disampaikan Inspektorat Provinsi (Itprov), bahwa 90 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program setiap tahunnya.

Kesalahan itu tidak akan terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, karena seluruh pimpinan SKPD telah diminta untuk segera mengajukan Renstra. Jika tidak diserahkan, maka akan terjadi penolakan terhadap program yang diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD mendatang.

Kabid Ekonomi pada Bappeda KSB, Mars Anugeriansyah S.Hut, MSi yang ditemui wartawan ini dalam ruang kerjanya senin 20/10 mengatakan, renstra yang dibutuhkan dari masing-masing SKPD dalam bentuk review atau kilas balik dari program yang pernah dilakukan, termasuk apa yang menjadi tatanan untuk dilaksanakan nantinya, sehingga program yang diusulkan sinkron.

Restra yang wajib disampaikan SKPD mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, karena dalam RPJMD telah tertuang secara tekhnis apa yang menjadi capaian pemerintah melalui SKPD. “Wajib SKPD menyampaikan renstra sebelum pembahasan SKPD, jika tidak ada maka besar kemungkinan program yang diusulkan nanti bakal ditolak dalam penganggarannya,” lanjut Mars sapaannya.

Masih keterangan Mars, renstra dari SKPD itu menjadi acuan dalam mengajukan program setiap tahunnya, sehingga tidak kita dengar lagi ada program dadakan yang disampaikan SKPD, apalagi program itu sendiri tidak sesuai dengan renstra. “Program yang akan dilaksanakan SKPD lebih fokus dan tidak terus membias, sehingga bukan sekedar out put yang akan didapat, namun sudah sampai pada out come atau dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya,” terang Mars.

Renstra yang dimiliki SKPD bukan hanya menjadi acuan dinas, tetapi juga acuan DPRD KSB dalam menyampaikan program saat melakukan reses, jadi anggota dewan bisa mengusulkan program kepada SKPD mitra sesuai dengan renstra. “Tidak boleh ada program yang disampaikan Dewan keluar dari renstra, meskipun apa yang diusulkan itu aspirasi atau permintaan masyarakat saat dilakukan reses,” timpal Mars.

Jika pengajuan dan pelaksanaan program tidak tergambar dalam renstra, maka tidak salah jika dewan menilai bahwa program yang dilaksanakan pemerintah KSB masih jauh mencapai RPJMD. “Pokoknya SKPD wajib menyampaikan renstra, jika ingin program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang teranggarkan, karena ada kemungkinan akan ditolak bagi SKPD yang tidak memiliki renstra,” ungkapnya. (kimt)

Don`t copy text!