fbpx
BPBD KSB Usulkan Penetapan Tanggap Darurat Kekeringan

BPBD KSB Usulkan Penetapan Tanggap Darurat Kekeringan

Taliwang, KOBAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengusulkan permohonan kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk ditetapkan tanggap darurat kekeringan. Penetapan itu menjadi dasar untuk bisa menangani dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Kepala pelaksana BPBD KSB, Drs Thalib Abdullah yang ditemui media ini dalam ruang kerjanya senin 20/10 kemarin mengaku, penetapan tanggap darurat merupakan salah satu cara untuk bisa terlalu jauh melakukan intervensi dalam mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan air bersih di musim kering saat ini. “Kami sedang merampungkan draf keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat kekeringan,” ucap Thalib.

Diingatkan Thalib, penetapan tanggap darurat tidak serta merta bisa dilakukan saat ditemukan ada persoalan musim, tetapi harus dilakukan intervensi atau penanganan terlebih dahulu. Jika penanganan sudah dilakukan dan potensi dari bencana itu masih terjadi, baru ada proses penetapan tanggap darurat.

“Penanganan terhadap kekeringan sudah kami laksanakan sejak 20 September lalu atau sudah sebulan dilakukan droping air bersih di daerah yang dinyatakan kesulitan air dengan menggunakan Dasa Siap Pakai (DSP), namun kekeringan atau jumlah kawasan yang membutuhkan droping air bukan berkurang, tetapi makin meluas, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dengan sebelumnya dilakukan penetapan tanggap darurat terlebih dahulu,” lanjut Thalib.

Masih keterangan Thalib, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kekeringan, BPBD sudah melakukan droping air bersih bukan hanya menggunakan anggaran atau DSP, tetapi juga mendapat dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, namun dana yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu Thalib membeberkan, jika selama ini yang mengalami kekeringan seputar wilayah kecamatan Poto Tano, dan beberapa daerah pesisir di kecamatan Taliwang, namun saat ini justru sudah lebih banyak di kecamatan Seteluk dan bahkan ada beberapa desa di kecamatan Brang Ene juga harus terlayani air bersih. “Wilayah Brang Ene yang kita kenal melimpah air saja harus kami droping air bersih, karena wilayah itu saat ini mengalami kekeringan,” akunya.

Daerah mana saja yang harus dilayani droping air bersih saat ini selain beberapa daerah yang sudah menjadi langganan kekeringan. Wilayah Seteluk mencakupi desa Lamusung, Desa Tapir, desa Klanir termasuk desa Meraran, sementara wilayah Brang Ene meliputi desa Mura dan Desa Kalimantong.

Pada kesempatan itu Thalib juga meminta pengertian kepada masyarakat terkait dengan pelayanan, karena kawasan yang harus dilayani makin meluas, maka tata cara pendistribusian harus diatur. Harapannya, masyarakat tidak terlalu memaksa harus menjadi prioritas, karena seluruh kawasan yang membutuhkan air bersih tetap akan dilayani. “Kami tetap melayani daerah yang mengalami kesulitan air bersih, namun ada mekanisme dan sistem pendistribusian, mengingat fasilitas pendukung yang dimiliki juga sangat terbatas,” beber Thalib.

Sementara direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) KSB, Bambang ST pada kesempatan itu mengaku terus membantu BPBD dalam pendistribusian air dengan menggunakan mobil yang dimiliki. “Kami terus membantu melakukan droping air sesuai arahan yang disampaikan BPBD, karena BPBD yang memiliki data daerah yang perlu mendapat penanganan dengan cara pendistribusian air bersih,” tandas Bambang. (kimt)

Don`t copy text!