PDIP KSB Ajukan PAW Sukardi

Taliwang, KOBAR – SKD, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP) yang tersandung kasus ijazah palsu telah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa. Hal itu menjadi dasar bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP KSB mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Surat permohonan untuk dilakukan proses PAW telah dilayangkan oleh DPC PDIP KSB kepada DPRD KSB pada Selasa 23/6 lalu, jadi saat ini partai menunggu kelanjutan atau proses tersebut. “Kami sudah melayangkan surat permohonan PAW,” ucap ketua DPC PDIP KSB, Kaharuddin Umar.

Masih keterangan politisi yang sudah tiga periode sebagai anggota DPRD KSB itu, sebelum mengajukan usulan dilakukan PAW, jajaran PDIP KSB yang terdiri dari seluruh DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) telah menggelar pertemuan internal untuk menyikapi langkah yang harus dilakukan. “Proses yang kami lalu adalah keputusan internal partai,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Kaharuddin berharap apa yang diusulkan itu bisa diproses sesuai aturannya, karena dirinya sangat paham dengan mekanisme atau aturan yang berlaku, dimana surat usulan dilakukan PAW tidak serta merta langsung disikapi, tetapi ada proses yang harus dilalui, seperti harus ada rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang calon pengganti, termasuk sampai pada keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Saya sangat paham dengan mekanisme atau proses dari PAW itu sendiri, dimana dalam aturan menegaskan bahwa DPRD harus menindaklanjuti paling lama 7 hari kerja, kemudian menunggu proses verifikasi yang akan dilakukan KPU KSB dengan limit waktu 5 hari kerja, lalu berlanjut proses penetapan oleh Gubernur yang akan berlangsung selama 14 hari kerja, jadi DPC PDIP KSB akan menunggu proses tersebut,” tegasnya.

Meski cukup paham dengan alur atau proses PAW, Kaharuddin justru merasa pesimis bisa selesai sesuai waktunya, mengingat saat ini DPRD KSB sedang dihadapkan dengan beberapa agenda penting yang harus dituntaskan. “DPRD KSB sekarang sedang mengikuti agenda penting yang sudah terjadwalkan, sehingga sulit untuk dilakukan perubahan, jadi PDIP KSB sebagai pihak yang mengajukan permohonan PAW cukup mengerti dan menunggu prosesnya,” urainya.

Dibeberkan Kaharuddin, surat usulan PAW yang telah disampaikan kepada pimpinan DPRD KSB bernomor 051/EX/DPC-04/VI/2015, dimana disampaikan bahwa yang diusulkan sebagai pengganti adalah M Amin, SAp,  karena dalam rekapan peroleh suara adalah yang nomor dua setelah SKD untuk Daerah Pemilihan III, meliputi kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang.

Diakhir pernyataannya, Kaharuddin mengaku bahwa partai selama ini bukan tidak mengambil sikap pasca adanya putusan hukum, tetapi harus menunggu sampai penetapan itu berkekuatan hukum tetap. “Kami menunggu selama 14 hari pasca keluarnya putusan pengadilan,  apakah  SKD akan melakukan banding atau menerima putusan itu, karena sikap akan dilakukan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap (inkra),” urainya. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com