fbpx
MP-TPTGR Siap Gelar Persidangan

MP-TPTGR Siap Gelar Persidangan

Taliwang, KOBAR – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MP.TPTGR) Keuangan Dan Barang Daerah menurut rencana akan mulai menggelar persidangan pada hari kamis 1/10 (hari ini, red).

Jika mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sidang perdana itu akan menghadirkan 5 tertuntut, namun tidak ada penjelasan detail siapa saja yang dimaksud, bahkan tidak terekspos waktu pelaksanaannya, serta akan menggunakan ruangan mana.

Ketua MP-TPTGR, Dr Ir W Musyafirin MM yang dikonfirmasi menegaskan, majelis harus bekerja cepat dalam menuntaskan seluruh kasus kerugian daerah, agar kasus yang ada itu bisa di vonis untuk yang menjadi kesimpulan. “Kasus yang ada saat ini tidak sedikit, jadi kami gerak cepat,” tegas Pirin sapaan akrabnya.

Disampaikan juga Sekda KSB ini, kasus TPTGR yang akan ditangani berjumlah 137 kasus kerugian daerah yang bernilai Rp. 3,97 miliyar rupiah terhitung tahun 2006 sampai semester pertama tahun 2014, dengan rincian, 8 kasus tuntutan terhadap bendaharawan senilai Rp.852.183.201, 33 kasus tuntutan ganti rugi terhadap pegawai senilai Rp. 571.477.422,95 dan 97 kasus tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga senilai Rp. 2.545.590.776,72.

“Kasus yang melibatkan pihak ketiga bukan sekedar cukup besar nilainya, tetapi juga menghambat laju pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri. Hal ini perlu mendapat penanganan serius dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga yang terdaftar kasus pada TPTGR,” tandas Pirin.

Masih keterangan Pirin, kasus TPTGR ini sungguh menjadi benalu yang sangat-sangat merugikan daerah, termasuk yang menjegal pemerintah KSB untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apalagi sejak KSB mulai diperiksa laporan keuangnnya di tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, kasus kerugian daerah baik dari bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga selalu menjadi temuan yang signifikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pihak BPK, bahkan setiap tahun jumlahnya tidak berkurang.

Disampaikan juga tugas utama TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada bupati pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah dan semoga KSB kedepan terbebas dari segala bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan, akuntabel dan pada akhirnya mendapatkan predikat WTP. (kimt)

Don`t copy text!