fbpx
Tiap Minggu Digelar Graha Fitrah Weekly Meeting

Tiap Minggu Digelar Graha Fitrah Weekly Meeting

Taliwang, KOBAR – Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM rutin menggelar rapat koordinasi pada tiap minggunya. Rapat koordinasi tersebut berisi evaluasi, rencana aksi dan terobosan yang out of the box, hingga memunculkan keunggulan-keunggulan daerah.

Selain membahas program yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada kesempatan itu dibicarakan juga solusi serta permasalahan yang aktual atau isu strategis, baik dalam aspirasi maupun keluhan masyarakat, hingga perencanaan jangka panjang yang akan direalisasikan.

Kabag Humas Protokol, Najamuddin Amy S.Sos, MM melalui release resmi yang diterima media ini mengatakan, pendekatan rakor yang disebut juga Graha Fitrah Weekly Meeting telah menjadi tradisi baru di pemerintahan, dimana pada kesempatan itu pimpinan daerah bisa mendengarkan penyampaian program beserta progressnya, termasuk kendala apa yang dihadapi.

Masih keterangan Najam, rakor yang digelar rutin tiap minggu itu selalu menghasilkan keputusan-keputusan progresif untuk menghasilkan terobosan baru, solusi dari permasalahan dan menggambarkan progresifitas masing-masing SKPD dan menjadi ajang berbagi informasi sekaligus koordinasi antar satker tentang kemajuan program-program pemerintah daerah.

“Bupati KSB sudah menegaskan, jika pelaksanaan rakor sudah menjadi agenda rutin setiap minggu dan meminta kepada seluruh pimpinan SKPD untuk selalu menyiapkan apa progress atas program yang telah disampaikan, termasuk menyampaikan program baru yang akan dilaksanakan saat ini maupun pada tahun 2015 mendatang,” lanjut Najam sapaannya.

Diakui Najam jika pada beberapa kali pertemuan rakor, isu yang selalu konsisten dibahas dan diangkat oleh Bupati yaitu masalah pengembangan budaya dan spiritualitas, termasuk saat pelaksanaan rakor bidang pengawasan yang dilaksanakan pada senin 15/9 kemarin.

Langkah yang dilakukan pemerintah KSB mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat, namun meminta apa yang menjadi laporan akhir harus dipublikasikan, baik itu SKPD yang dianggap tidak mampu atau tidak bisa menyelesaikan program, sehingga masyarakat ikut mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah terhadap pimpinan SKPD yang dianggap kurang cakap tersebut.

Pertanyaan besar yang muncul saat ini, apakah pemerintah punya keberanian mempublikasi sikap yang ditunjukkan Bupati KSB saat mengetahui SKPD tidak bisa melaporkan progress pasca penyampaian laporan, termasuk apa tindakan yang akan diberikan kepada pimpinan SKPD tersebut, sehingga rakor bukan hanya ajang penyampaian program, tetapi juga benar-benar menjadi momen evaluasi kinerja SKPD. (kimt)

Don`t copy text!