Polres KSB Gagalkan Pengiriman TKI dan Sponsor Illegal

Polres KSB Gagalkan Pengiriman TKI dan Sponsor Illegal

Taliwang, KOBAR – Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil menggagalkan rencana pengiriman 7 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diduga kuat illegal, karena tidak memiliki dokumen resmi, termasuk berhasil mengamankan SY yang menjadi sponsor.

Seluruh TKW itu asal Desa Gapit Kabupaten Sumbawa berhasil diamankan Mapolres KSB saat menggelar operasi cipta kondisi di pelabuhan Poto Tano. Informasinya, mereka hendak diberangkatkan ke Jawa Barat (Jabar).

Kapolres KSB, melalui Kasubag Humas Ipda Hofni Nepa Bureni, keberhasilan mengamankan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan dan didapat bahwa mereka diberangkat oleh PT Bumi Mas Katong Besari. Informasi sementara PJTKI ini ternyata tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di Sumbawa. “Tujuh TKW ini diberangkatkan menggunakan travel Tiara Mas dari Sumbawa tujuan Mataram,” beber Hofni.

Hofni menjelaskan, karena kasus tersebut terjadi di Kabupaten Sumbawa, oleh penyidik Polres KSB kemudian dilimpahkan ke PPA Polres Sumbawa. “Kasusnya kita limpahkan kesana (Sumbawa) karena lokus kejadiannya disana,” paparnya.

Terpisah, kepala bidang (Kabid) Penempatan dan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Nurhikmah dikonfirmasi kemarin mengatakan, hasil kroscek yang dilakukan pihaknya, PJTKI yang memberangkatkan ketujuh TKW tersebut ternyata tidak memiliki ijin.

“Kita sudah kroscek, perusahaan ini ternyata tidak punya kantor cabang atau perwakilan di Sumbawa,” tegasnya.

Mantan kepala bidang (Kabid) Transmigrasi KSB ini menjelaskan, seharusnya rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan perusahaan (PJTKI) harus sepengetahuan pemerintah (Dinas) setempat.

Di Sumbawa misalnya, PJTKI yang bisa melakukan rekrutmen dan pengiriman TKI harus memenuhi seluruh syarat administrasi yang dibutuhkan. Terutama ijin operasional maupun rekomendasi dinas. Selain sejumlah hal tadi, PJTKI bersangkutan harus melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kenapa seperti itu, agar kita tahu TKI/TKW yang dikirim ini akan ditempatkan dimana. Apakah syarat administrasi pemberangkatannya pun sudah sesuai atau tidak,” tandasnya.

Kabupaten Sumbawa juga telah mengeluarkan Perda nomor 21 tahun 2007 tentang penempatan dan perlidungan TKI. Perda ini harus ditaati seluruh PJTKI yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa.

“Kalau syarat itu diabaikan, itu artinya perusahaan atau proses rekrutmen tersebut illegal dan itu bisa diproses hukum,” ancamnya.

Nurhikmah juga menyampaikan ucapan terimakasih atas keberhasilan Polres KSB menggagalkan upaya pengiriman TKI secara illegal tersebut. “Kita memang tidak bisa memantau seluruh wilayah Sumbawa terutama proses rekrutmen TKI seperti yang dilakukan perusahaan tadi. Makanya kami minta kepolisian juga untuk ikut mengawasi,” tambahnya. (kimt)

Don`t copy text!