Taliwang, KOBAR – Pemungutan retribusi atas keberadaan menara telekomunikasi menjadi atensi khusus dalam lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat (Dishubkominfo KSB), apalagi masalah penarikan retribusi tower itu telah menjadi kasus pidana yang didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.
Meskipun menjadi atensi dan perhatian khusus, tata cara penarikan tetap seperti yang dilakukan selama ini, hanya saja tidak diperbolehkan petugas pungut menerima uang tunai, termasuk menerima pungutan melalui rekening pribadi dari petugas pungut atau pejabat dinas.
“Mekanisme penarikan retribusi tetap seperti biasanya, karena memang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 35 tahun 2011 tentang penarikan retribusi menara telekomunikasi, termasuk penetapan Bupati KSB tentang penunjukan petugas pungut,” ucap kepala Dishubkominfo, Manawari S.Sos yang didampingi sekretaris dinas, Nurjahman.
Masih keterangan Manawari, tata cara penarikan retribusi sebenarnya sama, termasuk dalam penetapan besarnya nilai retribusi yang merupakan kewenangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), karena yang menjadi acuan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Dinas tekhnis hanya melaksanakan apa yang menjadi ketentuan,” lanjut Manawari.
Manawari mengakui jika cukup sering mengingatkan kepada petugas pungut untuk hati-hati dalam pelaksanaan pungutan dan jangan sampai salah mengambil kebijakan, karena idealnya, petugas pungut hanya menyerahkan nilai retribusi kepada yang bertanggung jawab, sementara pembayaran tetap melalui rekening kas daerah. “Kasus yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran bagi kami dalam Dishubkominfo,” tuturnya.
Manawari juga mengakui kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan menara telekomunikasi selalu mencapai target. Pada tahun ini ditargetkan Rp. 710 juta. Jumlah itu diyakini akan terlampau, karena hasil evaluasi dilakukan potensi retribusi dari menara telekomunikasi bisa mencapai Rp. 1,5 miliar. “Kami sudah melayangkan surat tagihan retribusi kepada para pemilik menara tower,” tegas Manawari.
Pada kesempatan itu Manawari tidak ingin menyinggung persoalan yang terjadi seputar penarikan retribusi tower, dimana Kejari sumbawa menemukan ada kerugian negara, karena kasus itu sebelum dirinya menjabat. (kimt)
