fbpx
Hari Ini, Digelar Deklarasi Pendirian IPP

Hari Ini, Digelar Deklarasi Pendirian IPP

Taliwang, KOBAR – Sejumlah kelompok pemuda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendeklarasikan pendirian Institut Pemantau Parlemen (IPP) dengan mengusung visi mendorong terciptanya DPRD yang kuat, terbuka dan bertanggung jawab, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan membawa DPRD lebih dekat dengan rakyat yang mereka wakili.

Salah seorang penggagas, Muhammad Rizal menyampaikan IPP memiliki misi mempromosikan budaya keterbukaan, membuat informasi DPRD transparan dan untuk mempermudah akses informasi parlemen. “IPP akan menjadi lembaga pengontrol di parlemen, termasuk akan mengontrol pelaksanaan pembangunan di tingkat eksekutif,” tegas Rizal.

Diingatkan Rizal, informasi DPRD adalah milik publik, maka DPRD harus memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin partisipasi masyarakat secara inklusif sehingga memungkinkan pemantauan DPRD yang efektif, dan penuh semangat melindungi hak-hak melalui fungsi pengawasannya. DPRD juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki jalur hukum untuk menegakkan hak mereka untuk mengakses informasi parlemen. DPRD memiliki tugas untuk mempromosikan pemahaman warga akan fungsi DPRD dan berbagi praktek yang baik dengan DPRD lain untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi.

Masih keterangan Rizal, DPRD harus mengadopsi kebijakan yang memastikan publikasi informasi DPRD secara proaktif, dan harus meninjau kebijakan ini secara berkala untuk mengambil keuntungan dari mengembangkan praktek-praktek yang baik. Informasi DPRD mencakup informasi tentang peran dan fungsi parlemen, dan informasi yang dihasilkan selama proses legislasi, penganggaran dan pengawasan, termasuk teks peraturan daerah yang diajukan dan perubahan, orang, agenda dan jadwal DPRD, catatan proses pleno dan komisi, informasi sejarah, dan semua informasi lain yang merupakan bagian dari catatan DPRD, seperti laporan yang dibuat untuk atau oleh DPRD. DPRD harus memberikan informasi tentang manajemen dan administrasi DPRD, staf DPRD, dan informasi anggaran DPRD yang komprehensif dan rinci. DPRD harus memberikan informasi tentang latar belakang, kegiatan, dan urusan anggota, termasuk informasi yang cukup bagi warga untuk membuat penilaian informasi tentang integritas dan kejujuran mereka, dan potensi konflik kepentingan.

Rizal juga mengatakan, DPRD harus menjamin informasi yang dapat diakses secara luas oleh semua warga secara non-diskriminatif melalui berbagai saluran. Akses fisik ke DPRD harus diberikan kepada semua warga dengan kebijakan jelas dan tersedia untuk umum untuk menjamin akses media dan pengamat. Informasi DPRD juga harus tersedia secara gratis  dan memastikan bahwa informasi DPRD dimengerti oleh warga.(Kimt)

Don`t copy text!