fbpx
Mengapa KSB Sangat Selektif Menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan

Mengapa KSB Sangat Selektif Menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan

Oleh: Ir. H. Muhammad Saleh, MSi. *                                                 

Bisnis di bidang usaha pertambangan memang sangat menggiurkan bagi sebagian besar pelaku bisnis dan para investor akhir-akhir ini, mungkin ini disebabkan karena pangsa pasar komoditas tersebut yang cukup menjanjikan. Dan kemungkinan hal ini juga yang mendorong para pemburu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terus bergentayangan meskipun berbagai upaya untuk memperketat bahkan mempersulit penerbitan ijin terus dilakukan. Dalam kurun waktu dua tahun terahir ini saja di  KSB  tidak kurang dari dua puluh permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau istilah sebelumnya Kuasa Pertambangan (KP) yang masuk, dari sekian banyak permohonan yang masuk hanya  enam pemohon yang ijinnya dapat diproses dan itu pun masih pada tahap eksplorasi.

Kenapa penerbitan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat sangat selektif dan betul-betul diperketat, langkah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat Sumbawa Barat serta  menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam Kabupaten Sumbvawa Barat demi anak cucu kita generasi yang akan datang. Kita sama-sama mengetahui bahwa Sumberdaya Alam Pertambangan berupa mineral emas, perak mangan dsbnya, merupakan Sumberdaya Alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) atau dengan kata lain mineral itu akan habis musna sekali  pakai dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya, generasi kita yang akan datang hanya akan mendapatkan cerita bahwa daerahnya dulu pada jaman kakek-buyutnya pernah kaya-raya dengan sumberdaya alam mineral yang melimpah berupa emas, mangan tembaga dsbnya, meskipun mereka saat itu sudah tidak punya apa-apa.  Bayangkan ini baru kita berbicara tentang unrenewable, belum kita berbicara tentang dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan serta  dampak social kemasyarakatan lainnya yang tidak kala dahsyatnya.

Memang tidak dapat dipungkiri kalau ada diantara investor yang mengajukan permohonan kepada Bupati KSB untuk mendapatkan IUP,  melontarkan statemen bahwa ada kesan Pemerintah KSB ketat sekali dan cenderung mempersulit proses penerbitan IUP. Statemen ini memang tidak salah kalau diartikan seperti itu, karena ini merupakan bagian dari strategi untuk memfilter agar penerbitan IUP betul-betul selektif. Pengetatan proses penerbitan IUP ini terutama didasarkan atas pertimbangan kepentingan Tata Ruang daerah, penyelamatan lingkungan dan perlindungan kepentingan masyarakat KSB, selain pertimbangan diatas kita juga harus selektif agar IUP yang dikeluarkan tidak jatuh ketangan para broker atau makelar tambang,  yang ujung-ujungnya IUP itu akan diperjual belikan kepada investor lain.  IUP saat ini sudah dianggap sebagai surat berharga oleh para makelar tambang, dari tangan seorang makelar  IUP bisa diperjual belikan dengan harga puluhan miliyar rupiah, bayangkan kalau hal ini terjadi, mulai dari penerbitan ijin saja  hak-hak rakyat sudah mulai diperjual belikan.

Dalam rangka memperketat penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Pemerintah KSB selain mempertimbangkan persyaratan-persyaratan administrative, teknis geologis, keruangan dan lingkungan seperti yang memang sudah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,  di KSB juga di tambah dengan persyaratan khusus yaitu komitmen para investor pemegang IUP untuk membangun KSB yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen CSR.  Setiap IUP yang sudah memenuhi syarat untuk diproses maka calon pemegang IUP harus menyediakan sejumlah dana Komitmen CSR untuk kepentingan masyarakat,  yaitu harus membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Besaran dana ini disepakati tergantung dari kebutuhan biaya infrastruktur yang harus dibangun. Sebagai contoh misalnya  CV. Bumi Nusantara sebelum KP/IUP ekslorasinya diproses dia harus mengeluarkan dana tidak kurang dari 1,8 miliyar rupiah untuk membangun landasan helikopter, Direktur PT. SBSB harus merogok koceknya sebesar 2,5 miliyar rupiah untuk membangun Tugu Syukur di KTC. Demikian juga dengan investor yang lain yang juga diharuskan  untuk membangun fasilitas public berupa jalan, irigasi dan lain-lain yang nilainya miliaran rupiah.  Adanya kewajiban  Comitmen CSR yang dibayarkan didepan ini tidak mengurangi kewajiban financial lain dari para pemegang IUP yang telah diatur perundang-undangan setelah perusahaan beroprerasi , seperti Community Development (Comdev), Coorporit Social Responsibility (CSR) serta kewajiban memberikan saham kosong (Golden share) antara 10% sampai 20% dari total investasi.

Dengan adanya Comitment CSR seperti yang dipersyaratkan diatas, maka setiap calon pemegang IUP wajib menyediakan dana sekitar 1,5 miliyar sampai 2,5 milyar untuk pembangunan prasarana public, sehingga dapat dikalkulasi seandainya KSB memproses semua permohonan IUP yang masuk sebanyak sekitar 20 pemohon, maka KSB akan mendapatkan injeksi dana pembangunan infrastruktur tidak kurang dari 40 miliyar rupiah. Karena tujuan kita bukan semata-mata untuk mendapatkan injeksi dana dari sumber ini. Tetapi ini hanyalah  merupakan strategi untuk membuat para pemburuh IUP tidak lagi berminat, sehingga persyaratan-persyaratan teknis juga sangat penting dipertimbangkan terutama yang terkait dengan tata ruang, penyelamatan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat KSB. Maka meskipun para pemohon IUP sanggup memenuhi comitmen CSR seperti yang disebutkan diatas, bahkan ada yang lebih dari sekedar Comitment CSR, Pemkab KSB tetap selektif dan tidak akan memproses IUP tersebut apabila persyaratan dan pertimbangan teknis tidak terpenuhi.

*) Penulis Adalah Asisten II Sekda KSB Bid.  Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan

Don`t copy text!