TPA Batu Putih Dapat Suntikan Dana Miliaran Setelah Ditegur KLH

Taliwang, KOBARKSB.com – Tekanan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui sanksi administratif No. 422 Tahun 2025 ternyata menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih. 

Jauh sebelum surat teguran itu tiba, wacana pengelolaan sampah modern dengan sistem Sanitary Landfill sudah menjadi agenda, namun terkendala kajian teknis yang rumit dan kebutuhan anggaran yang signifikan. Kini, dengan adanya sanksi tersebut, komitmen KSB terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik semakin diperkuat.

Surat teguran dari KLH, yang menuntut penghentian praktik pembuangan terbuka (Open Dumping) di TPA Batu Putih, diterima pada 14 April 2025. Reaksi cepat ditunjukkan oleh Kepala UPTD Persampahan yang langsung mengajukan telaahan staf kepada Bupati Sumbawa Barat. Namun, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB, Aku Nur Rahmadin, upaya perbaikan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2023, bahkan sebelum terbitnya SK Menteri LH tersebut.

“Kami tidak tinggal diam. Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Persampahan sudah berupaya membenahi TPA Batu Putih sejak dua tahun lalu. Dimulai dengan penutupan sebagian area open dumping, yang jelas-jelas mencemari lingkungan, serta pembangunan tanggul yang berfungsi ganda: sebagai pengaman longsoran sampah dan sebagai penahan rembesan air lindi yang berpotensi mencemari sumber air tanah,” jelas Aku Nur Rahmadin pada Selasa (3/6).

Namun, upaya parsial ini ternyata belum cukup. Aku Nur Rahmadin mengakui bahwa kerusakan instalasi pengolah lindi dan gas metana pasca kebakaran TPA pada tahun 2017 menjadi kendala serius. Praktik penutupan area open dumping dengan tanah yang rutin dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 pun masih dikategorikan sebagai pengelolaan sampah Open Dumping oleh KLH. Hal inilah yang menempatkan TPA Batu Putih sebagai salah satu TPA di NTB yang menerima sanksi administratif.

“Hampir semua TPA di kabupaten/kota di NTB mengalami masalah serupa. Kita masih terjebak dengan sistem Open Dumping yang sudah ketinggalan zaman dan berdampak buruk bagi lingkungan,” imbuhnya dengan nada prihatin.

Sebagai respons serius terhadap sanksi KLH dan komitmen mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, Pemerintah KSB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,1 Miliar melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 6 Tahun Anggaran 2025. Anggaran ini akan difokuskan pada beberapa kegiatan krusial, termasuk penutupan total area open dumping untuk mengakhiri praktik pembuangan terbuka yang selama ini menjadi masalah utama. 

Pengadaan dump truck juga menjadi prioritas untuk memperkuat armada pengangkut sampah dan menunjang peningkatan sistem operasional menuju controlled landfill, sebuah sistem transisi antara open dumping dan sanitary landfill yang lebih terkelola. Selain itu, revitalisasi TPA dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas TPA yang sudah usang dan rusak. Pembaharuan izin lingkungan menjadi agenda penting guna memastikan operasional TPA sesuai dengan standar dan regulasi lingkungan yang berlaku. Terakhir, pengujian kualitas air dan udara dilakukan untuk memantau dampak operasional TPA terhadap lingkungan sekitar, khususnya kualitas air dan udara.

Lebih lanjut, Aku Nur Rahmadin menuturkan bahwa rencana jangka panjang adalah merevitalisasi TPA Batu Putih menjadi Sanitary Landfill pada tahun 2026. “Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan dapat terealisasi. Hasil pemantauan Pusdal Bali Nusra menunjukkan bahwa Pemkab Sumbawa Barat sudah bergerak cepat menindaklanjuti SK Menteri LH, baik secara administratif maupun di lapangan,” paparnya.

Meskipun demikian, pekerjaan rumah terbesar KSB saat ini adalah pengelolaan air lindi dan gas metana. Kedua aspek ini membutuhkan solusi komprehensif dan teknologi yang canggih.

“Pengelolaan air lindi dan gas metana bukan perkara mudah. Ini membutuhkan anggaran yang besar dan pembangunan yang terintegrasi dengan revitalisasi TPA menjadi Sanitary Landfill. Kami sedang menjajaki berbagai opsi teknologi dan sumber pendanaan untuk mewujudkan hal ini,” jelas Aku Nur Rahmadin.

Pemerintah KSB menargetkan pada tahun 2026, TPA Batu Putih sudah bertransformasi menjadi Sanitary Landfill yang modern dan ramah lingkungan. “Kami berkomitmen untuk membenahi seluruh aspek kebersihan lingkungan di Sumbawa Barat. Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kami yakin dapat mewujudkan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

Transformasi TPA Batu Putih dari sistem open dumping menjadi Sanitary Landfill merupakan proyek ambisius yang memerlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur komitmen KSB terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending