Poto Tano, KOBARKSB.com – Gelombang demonstrasi besar terjadi di Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kamis (15/5), dengan ribuan massa dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa – Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat – tumpah ruah di gerbang utama pulau. Aksi ini merupakan eskalasi tuntutan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), sebuah aspirasi yang telah lama bersemi namun tak kunjung berbuah nyata.
Wacana pembentukan PPS, bak api dalam sekam, terus membara di hati masyarakat Sumbawa. Meskipun moratorium pemerintah terkait pembentukan provinsi baru menjadi penghalang besar, semangat untuk mandiri dan mengelola potensi daerah sendiri tak pernah padam. Ironisnya, isu PPS kerap kali menjadi komoditas politik menjelang pemilihan presiden, dijanjikan sebagai ‘gula-gula’ untuk meraup dukungan, namun setelah pesta demokrasi usai, janji itu kerap kali menguap begitu saja.
“Ketidakmampuan kepala negara dalam mengatur pengelolaan wilayah, merupakan kemunduran demokrasi yang nyata. Penundaan terhadap sesuatu yang jelas lebih baik, adalah bentuk kezaliman pemerintah terhadap hak-hak warga negara. Kami, masyarakat Pulau Sumbawa, dengan tegas menuntut kepala negara untuk menjadikan realisasi Provinsi Pulau Sumbawa sebagai kewajiban mutlak yang tak bisa ditawar lagi,” seru Abu Bakar, salah seorang orator yang membakar semangat massa.
Aksi demonstrasi ini, yang dipusatkan di pintu masuk Pulau Sumbawa, langsung berdampak signifikan pada arus lalu lintas. Kendaraan pengangkut logistik, yang memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, serta mobil pribadi milik warga yang hendak menyeberang ke Pulau Lombok, terjebak dalam antrian panjang mengular hingga ratusan meter. Akibatnya, mobilitas masyarakat lumpuh, roda perekonomian tersendat, dan kekecewaan meluas.
Situasi ini diperparah dengan ancaman yang dilontarkan oleh salah seorang peserta aksi, Beko, yang memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka masyarakat Pulau Sumbawa siap untuk kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. “Apabila tuntutan aksi tidak diindahkan, kami masyarakat pulau sumbawa akan kembali turun ke jalan, memblokade pelabuhan dengan massa ribuan kali lipat, dan dengan waktu yang tidak ditentukan!” gertaknya, menyiratkan potensi kekacauan yang lebih besar.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Kepolisian Sumbawa Barat bekerja sama dengan aparat TNI langsung bergerak cepat untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Sebanyak 650 personel gabungan diterjunkan ke lokasi aksi, dipimpin langsung oleh Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain.
Kapolres Zulkarnain menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun juga mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu hak orang lain atau menghambat aktivitas perekonomian. “Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak semua warga negara Indonesia, namun aktivitas masyarakat lain tidak boleh terganggu, serta aktivitas perekonomian masyarakat harus tetap berjalan. Untuk itu, kepolisian bertanggung jawab mengamankan jalannya aksi demo,” jelasnya.
Fokus utama aparat keamanan adalah mencegah massa memasuki wilayah Pelabuhan Poto Tano, yang merupakan objek vital nasional, serta mengamankan pengguna jalan agar tidak terganggu oleh aksi demonstrasi. Petugas ditempatkan di berbagai titik strategis untuk memantau pergerakan massa dan mengantisipasi potensi kericuhan.
“Aparat kepolisian dan TNI tetap siaga mengamankan jalannya massa aksi, tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat lain. Kami jamin semuanya berjalan lancar,” pungkas Kapolres, berupaya meyakinkan masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban akan tetap terjaga.
Aksi demonstrasi ini menjadi penanda bahwa aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri semakin mendesak dan tidak bisa lagi diabaikan. Pemerintah pusat kini dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana merespon tuntutan ini secara bijaksana dan adil, tanpa mengorbankan stabilitas daerah dan kepentingan nasional? Pertanyaan ini menggantung di udara, menunggu jawaban yang akan menentukan masa depan Pulau Sumbawa. (kdon)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 68
Taliwang, KOBAR - Sejumlah lapak yang berada di pinggir lapangan Alun-Alun akan segera dibongkar. Pembongkarannya sendiri akan dilakukan oleh pemilik masing-masing. Pembongkaran dilakukan setelah pembangunan lapak yang berada di ujung lapangan atau di areal tempat eks kantor Pol PP dinyatakan rampung dan sudah bisa dipergunakan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan… - 66
Taliwang, KOBAR - Kondisi ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dikeluhkan warga setempat. Meski biaya pembuatan administrasi kependudukan sudah sejak lama digratiskan, namun warga menyayangkan, bahwa faktor pendukung pelayanan di instansi itu dinilai belum memenuhi standar mutu sebuah kantor pelayanan publik. Ruang pelayanan sempit, hingga… - 60
Taliwang, KOBAR - Harga jual barang sembako di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih dalam kategori stabil, meskipun pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun kecenderungan akan ada lonjakan harga sudah mulai terlihat. Pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), saat ini yang terus merangkak naik… - 50
Sumbawa, KOBARKSB.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan RI mencatat UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional pada tahun 2023. Di Kabupaten Sumbawa, potensi UMKM sangat besar namun dihadapkan pada tantangan dalam hal… - 49
“Wakil Rakyat Jangan Diam Saja!” Taliwang, KOBARKSB.com - Ritel modern yang berderet di hampir setiap ruas jalan dan tersebar di setiap Kecamatan, sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bagi sebagian orang, mungkin cukup membantu. Tapi tentu juga ada sebagian masyarakat lagi yang merasa terganggu.… - 48
Taliwang, KOBAR - PT Nusantara Oriental Permai (PTNOP) adalah perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penataan dan pengelolaan terhadap pulau Paserang yang berada di Kecamatan Poto Tano atau pulau yang masuk gugusan gili balu. Komitmen yang pernah disampaikan pihak perusahaan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bahwa sampai Desember 2014 mendatang,…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar