Kota Taliwang Hadapi Resiko Banjir 55% Meski Dua Bendungan Raksasa Dibangun

Taliwang, KOBARKSB.com – Kota Taliwang, yang berada di wilayah cekungan yang dikelilingi perbukitan, rentan terhadap banjir yang berasal dari tiga sumber utama: Sungai Brang Rea, Sungai Brang Ene, dan sungai-sungai dari Seteluk yang bermuara ke Lebo Taliwang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terus berupaya menanggulangi masalah banjir ini melalui grand design yang komprehensif.

Dua mega proyek telah menjadi andalan dalam upaya pengendalian banjir, yaitu pembangunan Bintang Bano yang mampu mereduksi banjir hingga 647 m3/dt (25%) dan pembangunan Bendungan Tiu Suntuk yang mereduksi banjir 20% (489 m3/dt). Dengan kontribusi kedua proyek ini, total persentase pengendalian banjir baru mencapai 45%.

“Kita sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat ini. Selain mereduksi banjir, Bendungan Tiu Suntuk juga menjadi sumber air untuk pertanian,” ujar Syahril, Kepala Dinas PUPR KSB, saat diwawancarai KOBARKSB.com, Kamis, (13/2).

Namun, dengan persentase pengendalian banjir yang baru mencapai 45%, Kota Taliwang masih memiliki resiko banjir yang cukup tinggi, yaitu sekitar 55%. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, Pemerintah Daerah KSB telah menyiapkan beberapa langkah strategis yang tercantum dalam grand design penanggulangan banjir.

Beberapa item penting yang masih perlu direalisasikan meliputi pembangunan tanggul pengendali banjir Lebo Taliwang, perbaikan alur sungai yang melintasi kota melalui pemasangan bronjong dan pembangunan tanggul sungai, serta perbaikan alur muara.

Upaya-upaya ini telah disampaikan dan dipaparkan kepada Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NT1. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa sungai dikuasai negara dan dikelola oleh pemerintah pusat.

“Menurut PP Nomor 35 Tahun 1991, kewenangan terhadap sungai menjadi wewenang pemerintah pusat. Selanjutnya, Lebo Taliwang juga bukan kewenangan Pemda karena merupakan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” jelas Syahril.

Pemerintah Daerah KSB terus berupaya “menggedor hati” pemerintah pusat agar semua target pengendalian banjir ini dapat terwujud. Keterlibatan pemerintah pusat sangat krusial mengingat Lebo Taliwang merupakan kawasan konservasi dan pengelolaan sungai secara keseluruhan berada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan Kota Taliwang dapat terbebas dari ancaman banjir dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Pemerintah Daerah KSB optimis bahwa dengan kerjasama yang baik, mimpi untuk mewujudkan Kota Taliwang bebas banjir dapat menjadi kenyataan. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending