fbpx Pulau Kalong Digarap PT Gili Kalong Lestari, Pemerintah KSB Godok Pola Bagi Hasil

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pulau-Kalong-Digarap-PT-Gili-Kalong-Lestari-Pemerintah-KSB-Godok-Pola-Bagi-Hasil

Pulau Kalong Digarap PT Gili Kalong Lestari, Pemerintah KSB Godok Pola Bagi Hasil

Taliwang, KOBARKSB.com – Setelah sempat di bawah hak pengelolaan PT Eco Solution Lombok (PTESL). Pulau Kalong, yang merupakan salah satu pulau kecil dalam gugusan pulau-pulau kecil di kawasan Gili Balu, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah berpindah hak pengelolaan kepada PT Gili Kalong Lestari (PTGKL).

Hal itu tertuang dalam rencana kontrak kerjasama antara Pemerintah KSB, yang merupakan pemegang otoritas wilayah Pulau Kalong dengan PTGKL, yang menjadi pemegang hak pengelolaan pulau kecil tersebut.

“Manajemen PTGKL telah menunjukkan itikad baiknya untuk mengelola Pulau Kalong. Ditunjukkan dengan langkah mereka menemui Pemerintah KSB sebagai pemilik wilayah Pulau Kalong tersebut. Yang walaupun sesungguhnya, dengan cukup berurusan dengan Pemerintah Pusat saja, mereka sudah bisa memulai usahanya. Ini yang perlu kita dukung, untuk dapat memberikan manfaat sepenuhnya bagi masyarakat Sumbawa Barat dalam jangka panjang,” tutur Amar Nurmansyah, Sekda KSB, kepada awak media, Senin, (29/11).

Pulau Kalong Sumbawa Barat

Ada pun ruang lingkup yang akan dikerjasamakan dengan PTGKL, jelas Amar, adalah meliputi pengelolaan potensi wisata, keragaman hayati, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, memperkenalkan green technology dan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelolaan ekoturisme dan tempat wisata.

“Pola kerjasama dengan PTGKL sedang kita godok. Di dalam dokumen kerjasama nanti harus secara tegas dan jelas dituangkan seperti apa posisi Pemerintah KSB. Mengingat Pulau Kalong tersebut merupakan kewenangan pemerintah Pusat, yang walaupun Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan dari Pemerintah Pusat. Juga terkait dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari operasional perusahaan, apakah sifatnya berupa kontribusi atau dividen, juga akan dipertegas. Artinya, kalau dividen Pemda harus membentuk perusahaan, karena Pemerintah Daerah tidak boleh berbisnis, maka yang mengambil peran business to business adalah perusahaan yang akan dibentuk nantinya,” demikian Sekda KSB. (kdon)

About Post Author

Don`t copy text!