fbpx
Jaksa Penuntut Umum Kasus Tipikor Dana Desa Lampok Ajukan Banding

Jaksa Penuntut Umum Kasus Tipikor Dana Desa Lampok Ajukan Banding

Mataram, KOBAR – Setelah diputuskan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 10 bulan, dan denda Rp 50 juta oleh Majelis Hakim Tipikor, pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, (18/5). Seorang terdakwa dari 3 orang terdakwa kasus korupsi dana Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, yaitu, Kartono, menyatakan pikir-pikir.

Sementara 2 orang terdakwa lainnya, yaitu, Irwin dan Tomy Nofriansyah, memilih menerima putusan hakim, dengan vonis penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda masing-masing Rp 50 juta. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, pada saat mendengar putusan hakim menyatakan pikir-pikir. Yang mana kemudian mengajukan banding.

Terdakwa Tomi dan Irwin yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok tidak terbukti sepenuhnya bersalah. Majelis Hakim mencatat kerugian negara pada pembangunan Gedung Serbaguna tersebut sebesar Rp 15.889.500, yang dibebankan kepada kedua terdakwa. Uang ganti rugi yang dititipkan kedua terdakwa Irwin dan Tomi sebesar Rp 70.000.000, setelah dipotong kerugian negara tersisa Rp 54.110.500. Hakim meminta jaksa mengembalikan sisa uang tersebut kepada terdakwa.

“Kami hargai keputusan banding oleh JPU, selanjutnya kami ingin tahu memori banding yang diajukan JPU itu apa. Setelah kami tahu alasan JPU ajukan banding terkait perkara ini, maka kami juga akan ajukan kontra memori banding, atau menanggapi apa yang menjadi keberatan JPU tersebut,” tutur Satrio Edi Suryo SH MH, kuasa hukum Kartono, pada media ini, Selasa, (25/5).

Untuk diketahui, Kartono, selaku Kepala Desa Lampok saat itu, dituntut JPU telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa pada pembangunan Gedung Serbaguna dan Pembebasan Lahan Lapangan Sepak Bola, sebagai dakwaan primer. Dalam hal ini, majelis hakim menyatakan terdakwa Kartono tidak bersalah atas dakwaan primer, dan membebaskan dirinya dari dakwaan tersebut.

Namun hakim menemukan kerugian negara pada penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh Kartono, sebagaimana termaktub dalam dakwaan subsidair. Sehingga dalam hal ini, terdakwa Kartono dinyatakan bersalah. 

Pada saat selesai mendengar putusan majelis hakim, Kartono, pada media ini, menyatakan, bahwa anggaran Bumdes yang membuktikan dirinya bersalah oleh hakim belum bisa ia terima. Sehingga ia dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim, pada saat sidang putusan.

“Saya tidak merasa mengambil uang tersebut. Kerugian yang dimaksud dalam putusan hakim hanya kesalahan administrasi. Uang itu masih ada dalam putaran usaha Bumdes, dan digunakan sebagai modal jual beli rotan,” tandas Kartono, singkat. (kdon)

Don`t copy text!