STBM Adalah Proyek WHO, Bukan Program Kerja Firin-Fud

Ada salah kaprah di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Disangkanya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah program kerja Bupati yang sedang menjabat. Padahal program ini adalah proyek kesehatan yang digagas Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk seluruh negara di dunia, yang menjadi kesatuan dari The Sustainable Development Goals (SDGs). 

Yang kemudian pada bulan September tahun 2008, di Indonesia dikukuhkan menjadi program nasional STBM, melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008. Selanjutnya, pada tahun 2014, diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2014, tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Karena ini sebuah proyek besar dari badan dunia, maka hampir dipastikan semua dana untuk menyukseskan program tersebut bersumber dari mereka. Negara atau pun daerah hanya bertugas untuk mengeksekusinya di lapangan, dan tentunya dengan dukungan dana dan rencana kerja sepenuhnya dari Badan-badan di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Sehingga ketika program ini diperalat seakan-akan menjadi program politik oleh negara atau pun daerah, maka tentunya akan menjadi suatu persoalan besar.

Tidak salah jika PBB menggunakan perangkat politik di suatu negara atau suatu daerah untuk menyukseskan programnya. Yang salah salah adalah tidak terbukanya suatu negara atau pun suatu daerah kepada masyarakatnya tentang program dunia ini. Terutama soal aliran dana dan rencana kerja.

Lebih-lebih jika ada oknum pejabat negara di suatu daerah yang mengklaim STBM adalah program kerjanya, tentunya keliru besar. Karena disinyalir, aliran dana dari pihak ketiga bakal ditutup-tutupi. Sehingga peluang penggelapan dana dan penganggaran ganda di APBD sangat berpotensi terjadi.

Contoh kasus adalah praktik door to door beberapa hari terakhir, yang dilakukan oleh Tim STBM bentukan Bupati Sumbawa Barat yang memaksa masyarakat setempat untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di rumah masing-masing tanpa ba-bi-bu, demi untuk menyukseskan program STBM yang digaungkan Bupati.

Mereka tidak tahu kalau sebelumnya pernah ada proyek IPAL yang gulirkan oleh Kementerian PUPR kepada Dinas PUPR setempat, dengan anggaran miliaran rupiah. Namun sayang, proyek tersebut tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa proyek itu gagal total.

Tiba-tiba, di masa pandemi Covid-19 yang meluluh lantakkan ekonomi masyarakat. Bupati petahana yang kembali menjabat, mengusung kembali program STBM sebagai program 100 harinya dengan tanpa belajar dan mengevaluasi dengan baik kerja-kerja untuk program tersebut di periode sebelumnya.

Akibatnya, yang terjadi di lapangan bukannya dukungan yang diterima. Tapi malah cibiran dan kesan arogan. Karena kebanyakan ASN yang diterjunkan ke lapangan untuk menyukseskan program 100 hari Bupati tidak tahu apa-apa tentang STBM dan apa saja yang telah dilakukan pada program STBM 5 tahun sebelumnya.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka program yang sangat baik yang gulirkan Bupati bisa menjadi api dalam sekam. Dan tidak mustahil akan terjadi perlawanan dari masyarakat.

Alangkah baiknya, Bupati kembali mendudukkan semua orang yang terlibat di program STBM kali ini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan. Kalau bisa, Bupati juga turun langsung door to door ke rumah penduduk. Bukannya menerima laporan ‘Asal Bapak Senang’. ** – KOBARKSB.com –

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com