fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

KPK Awasi Kepala Daerah yang Terima Suap

“Penyuap Bupati Cirebon Ditahan KPK”

Jakarta, KOBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan STN (Direktur PT King Properti). Tersangka yang diduga memberi hadiah atau janji kepada SUN, selaku Bupati Cirebon 2014-2019, terkait dengan perizinan. 

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan STN selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021, di Rumah Tahanan Negara Klas I, Jakarta Timur, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Gedung ACLC KPK Kavling C1,” beber Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, dalam siaran pers, Selasa, (22/12).

Tersangka STN, jelas Ali, diduga memberi suap sebesar Rp 4 Miliar kepada SUN, selaku Bupati Cirebon 2014-2019, terkait dengan perizinan PT King Properti. Pemberian uang diduga dilakukan dengan disetorkan secara tunai melalui ajudan SUN pada 21 Desember 2018. STN diduga membawa uang secara tunai dari Karawang untuk kemudian disetorkan di Cirebon.

“Atas dugaan tersebut, STN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tuturnya.

Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Kepala Daerah, lanjutnya, dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, adalah perbuatan yang sangat mengganggu integritas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

“KPK kembali mengingatkan agar para Kepala Daerah tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, KPK juga mengingatkan pada pihak swasta, baik pelaku usaha dalam negeri atau pun korporasi yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri, agar melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan anti korupsi,” demikian Juru Bicara Bidang Penindakan KPK. (knda)

Don`t copy text!