Bupati Diminta Tinjau Ulang Kenaikan Tarif PDAM

Bupati Diminta Tinjau Ulang Kenaikan Tarif PDAM

Taliwang, KOBAR – Kenaikan tarif air minum yang terjadi secara drastis memicu banyak reaksi masyarakat. Kenaikan tarif hingga seratus persen lebih itu dinilai memberatkan dan tidak tepat dilakukan disaat pandemi Covid-19.

“Sebaiknya Bupati Sumbawa Barat menertibkan management PDAM, agar tidak menaikkan tarif disaat kondisi saat ini. Apalagi belum dikonsultasikan dengan DPRD. Matangkan dulu dan komunikasikan dengan masyarakat,” kata anggota DPRD setempat, Muhammad Hatta, dalam keterangan persnya, Selasa, (16/6).

Muhammad Hatta menegaskan, baru-baru ini pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sekretariat daerah setempat. Pemda diwakili Asisten II, Amar Nurmansyah ST. Meski mengakui ada kenaikan tarif, Amar, kata Hatta belum menyetujui alokasi anggaran subsidi air bersih.

Menurut Amar, kata Hatta, kenaikan tarif berdasarkan audit BPKP dan Kementerian PU. Dimana kualitas air bersih mesti ditingkatkan baku mutunya. Begitu juga soal kualitas pelayanan. Ini yang menyebabkan, kenaikan tarif harus dilakukan. Hanya saja, kenaikan tarif ini masih belum diajukan untuk dibahas. Subsidi tarif yang dimaksud pemerintah, yakni, selisih antara kenaikan tarif dengan tarif normal awal.

“Memang Pemda menargetkan alokasi subsidi untuk 11 ribu pelanggan. Tapi masih sedang difinalkan. Anehnya, PDAM sudah memberlakukan subsidi tarif 50 persen. Ini yang saya minta ditertibkan lah,” cetus Hatta.

Sebagai Politisi dan anggota DPRD, Muhammad Hatta, meminta Bupati, H W Musyafirin, mengkaji kembali soal kenaikan tarif tadi. Dimatangkan dulu serta dibahas secara komprehensif. Apalagi kondisi masyarakat belum normal karena dampak dari Covid-19 ini.

Hatta mengaku mendapat banyak masukan dan protes masyarakat pelanggan PDAM yang merasakan kenaikan tarif begitu besar. Misalnya, dalam 10 meter kubik, tarif awalnya Rp 2.050 kini naik menjadi Rp 4.567. Ini kata dia tentu sangat memberatkan. Apalagi Bupati memastikan kenaikan tarif ini tidak akan membebani masyarakat. Ini yang harus ditangkap jajarannya di bawah.

“Nah, selisih harga dari tarif normal awal dengan kenaikan itulah yang disubsidi,” ujar Hatta.

Ia berharap kebijakan kenaikan tarif dikaji matang. Dibahas detail serta alokasi subsidi untuk 11 ribu pelanggan dibuka secara transparan. Syarat penerima dan klasternya apa saja. Pemda dan PDAM bisa berkonsultasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk memastikan pelanggan penerima sasaran subsidi.

Kenaikan tarif PDAM kini benar mendapat keluhan banyak warga. Seperti yang disampaikan Sudarmono, (32) warga Dusun Hijrah Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene. Kenaikan tarif sangat terasa, biasanya pembayaran per bulan hanya Rp 35.000, sekarang melonjak menjadi Rp 50.000.

“Saya tidak tahu kalau ada kenaikan tarif, yang saya tahu ketika bayaran tinggi, pasti dikarenakan istri di rumah banyak pakai air, namun keluhan itu bukan hanya di rumah saya, melainkan tetangga juga demikian, padahal sumber air PDAM itu berasal dari kampung kami,” tuturnya. (kras)

Don`t copy text!