About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 87
Taliwang, KOBAR - Jelang akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah 5 tahun sebelumnya diterima secara berturut-turut. Predikat ini diberikan, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Selasa, (20/10), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), Provinsi… - 46
Mataram, KOBAR - Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2017 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, H Wahyu Priyono MM, di Aula Kantor BPK Perwakilan NTB, Mataram, Senin (28/5). Dengan demikian, sudah keempat… - 41
Mataram, KOBARKSB.com - Sebagai bentuk ikhtiar untuk dapat mempertahankan predikat WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut, Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited ke BPK-RI Perwakilan NTB. Penyerahan LKPD ini dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan NTB, Kota Mataram, Jumat, (10/3). Bupati pada kegiatan… - 39
Mataram, KOBARKSB.com - Setelah pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kembali tahun ini, Pemda KSB mendapatkan WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. “Alhamdulillah, hari ini kami menerima hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)… - 37
Taliwang, KOBARKSB.com - Tongkat estafet kepemimpinan birokrasi tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini resmi beralih. drh. Hairul, M.M., secara definitif dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat oleh Bupati H. Amar Nurmansyah. Upacara pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh harapan ini digelar di Pendopo Bupati,… - 36
Taliwang, KOBAR - Kawasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi incaran bagi investor yang menggunakan Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi. Minat itu harus direspon baik oleh pemerintah, agar terjadi percepatan pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri. Lirikan para pemilik modal itu sendiri harus ada langkah antisipatif…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar