Waspadalah! Ada Potensi Gratifikasi di PMA dan PMDN

Taliwang, KOBAR – Kawasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi incaran bagi investor yang menggunakan Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi. Minat itu harus direspon baik oleh pemerintah, agar terjadi percepatan pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri.

Lirikan para pemilik modal itu sendiri harus ada langkah antisipatif dari pimpinan daerah, karena investasi dengan PMA dan PMDN berpotensi terjadi gratifikasi dan money laundry (pencucian uang), termasuk kejahatan lain seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kasus itu sendiri telah terjadi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), bahkan Bupati telah ditetapkan sebagai tersangka dengan delik pemerasan terhadap investor.

“Saya berharap kepada pemerintah KSB untuk melakukan evaluasi internal pemerintahan terkait dengan terus maraknya permohonan untuk melakukan pengelolaan obyek wisata di KSB. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada potensi terjadinya kejahatan yang merugikan negara, daerah dan masyarakat,” cetus sekretaris FIS Institute, Zulkarnain MPd, kepada media ini, kemarin.

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu mengaku positif thinking (berpikir positif) terkait dengan terus bermunculan perusahaan yang hendak mengelola potensi di KSB, tetapi tidak salah jika pemerintah juga melakukan kajian internal, baik itu keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlebih perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan investasi tersebut, agar KSB bukan menjadi obyek kejahatan nantinya.

Dibeberkan pemuda asal Fajar Karya kecamatan Brang Ene itu, peluang terjadi gratifikasi itu cukup terbuka, dimana hasil pemantauan yang dilakukan, beberapa perusahaan sangat getol untuk mendapatkan ijin pengelolaan lokasi, bahkan lebih awal melakukan pembebasan lahan, termasuk sudah mulai menggarap lahan tersebut, padahal pemerintah belum memberikan ijin, jadi ada kemungkinan perusahaan akan melakukan upaya lobi yang melanggar aturan dengan menyerahkan sesuatu kepada oknum pejabat yang diyakini bisa membantu meloloskan proses ijin.

Indikasi pencucian uang juga berpeluang, dimana tidak sedikit areal berpotensi milik masyarakat atau yang berada diareal obyek wisata telah dikuasai dengan modus nominee (penggunaan nama masyarakat untuk menguasai lahan) maupun dengan menggunakan nama orang luar. “Potensi kejahatan itu terbuka, tinggal peran penting pemerintah untuk mengeliminirnya, sehingga obyek wisata yang dimiliki daerah tidak disalahgunakan,” harapnya.

Zulkarnain merasa yakin bahwa peluang kejahatan itu tidak terjadi di KSB, tetapi kalau tidak dilakukan dengan evaluasi internal, dirinya khawatir, karena perusahaan yang hendak mengelola potensi wisata maupun potensi alam di Bumi Pariri Lema Bariri terlihat sangat serius untuk mendapatkan ijin, bahkan ada perusahaan yang telah mendapatkan ijin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat untuk jasa penambangan minyak bumi dan gas alam di kecamatan Maluk, sementara potensi itu sendiri tidak dimiliki.

“Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk ijin pengelolaan lokasi. Lakukan evaluasi dan kajian secara komperehensif dan obyektif sebelum mengeluarkan rekomendasi dan hindari penerima atau permintaan yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga investor benar-benar hendak mengelola potensi bukan untuk pencucian uang dan pejabat KSB terhindar dari gratifikasi,” tukasnya. (kimt)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending