Pemuda Muhammadiyah Desak Bupati Segera Luncurkan Jaring Pengaman Sosial Selama Masa Siaga Darurat Covid-19

Pemuda Muhammadiyah Desak Bupati Segera Luncurkan Jaring Pengaman Sosial Selama Masa Siaga Darurat Covid-19

“Jika Pemerintah Abai, Banyak UMKM Akan Gulung Tikar”

Taliwang, KOBAR – Sudah hampir sebulan status siaga darurat covid-19 diberlakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tidak kecil kemungkinan akan meningkat menjadi tanggap darurat dalam waktu dekat ini, mengingat semakin bertambahnya kasus positif covid-19 di NTB. Kondisi ini telah berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Khusus untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), media ini telah melakukan survei dan jajak pendapat kepada masyarakat setempat, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dari hasil penelusuran media ini, hampir 90 persen UMKM menjerit. Terutama para pedagang bakulan dan buruh harian.

Taman Tiangnam Taliwang

“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut hingga 2 bulan kedepan, maka kemungkinan besar kami akan gulung tikar mas,” tutur Ardi, salah seorang PKL di Taman Tiangnam, Taliwang, kepada awak media ini, Sabtu, (11/4), sore.

Bagaimana tidak, kata Ardi. Kalau sebelum wabah covid-19 terjadi, rata-rata pendapatannya sehari-hari bisa Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per hari. Sebulan terakhir, aku Ardi, bisa dapat Rp 100.000 saja, alhamdulillah.

“Sebelum situasi ini, dari hasil jualan kami bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membiayai anak-anak sekolah. Sebulan terakhir, untuk bisa menutupi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Apalagi mas tahu bahwa biaya hidup di Taliwang sangat tinggi. Bagaimana kalau kondisi seperti ini berlanjut hingga 2-3 bulan kedepan?,” papar Ardi, sambil mengerutkan dahinya.

Selain pedagang, sejumlah pengusaha yang selama ini menggantungkan usahanya dengan tenaga kerja dari luar Sumbawa Barat pun mengeluh. Bagaimana tidak! Status siaga darurat covid-19 telah membuat tenaga kerja dari Lombok dan Jawa tidak bisa masuk seenaknya ke Sumbawa Barat, karena harus melalui screening di Poto Tano.

“Terpaksa pembangunan salah satu unit usaha yang telah kami rancang kami hentikan mas. Maklum tukang yang kami pekerjakan berasal dari Lombok. Mau gimana lagi, mencari tukang di sini susah, kalau pun ada, ongkosnya mahal,” keluh Hamdan, salah seorang pengusaha kost-kostan, kepada media ini, kemarin.

Menyikapi kondisi terkini yang terjadi di Sumbawa Barat, Pengurus Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Sumbawa Barat, angkat suara. Melalui Sekjen-nya, Pemuda Muhammadiyah mendesak Bupati untuk segera meluncurkan program jaring pengaman sosial (JPS) secepat mungkin. Karena kalau dibiarkan berlarut, kondisi ekonomi setempat bisa terpuruk. Apalagi serapan APBD seperti yang dirilis Pemerintah setempat baru-baru ini, sangat rendah. Sedangkan, diketahui bersama dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa APBD berpengaruh signifikan terhadap roda ekonomi di wilayah setempat.

Randi Darmansyah

“Kami mendesak Bupati untuk segera menggulirkan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah abai, ekonomi setempat bisa terpuruk. Apalagi kami dengar pemda akan menganggarkan Rp 50 miliar untuk penanganan covid-19. Apakah itu sudah termasuk jaring pengaman sosial?,” cetus Randi Darmansyah, Sekjen PD Pemuda Muhammadiyah KSB, kepada media ini, kemarin.

Jika untuk menggulirkan JPS butuh waktu, sambung Randi, maka salah satu hal yang bisa dilakukan Pemerintah dalam waktu dekat ini adalah serius memberdayakan UMKM setempat. Apalagi kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD) dan segala hal terkait pencegahan covid-19 sangat tinggi, maka kenapa tidak, jika semua kebutuhan itu diadakan dan diproduksi oleh UMKM setempat.

“Dari 50 miliar jumlah yang dianggarkan untuk penanganan covid-19, saya pikir akan lebih baik jika dialokasikan sedikit untuk keperluan modal para pelaku UMKM lokal kita, agar dapat melakukan produksi APD. Sehingga kebutuhan APD dapat disediakan dalam jumlah yang mencukupi,” tukasnya.

Randi juga meminta, jika APD tersebut telah diproduksi, maka barang-barang itu mesti harus dipasarkan di seluruh jaringan toko ritel modern seperti, Alfamart dan Indomaret. Sehingga mudah didapat oleh masyarakat.

“Kita juga mendorong Pemda KSB, agar APD yang dibuat oleh pelaku UMKM lokal kita, wajib dijual di Alfamart dan Indomaret yang ada di KSB, karena akan mudah didapatkan oleh masyarakat,” pungkas Randi. (kdon/kras)

Don`t copy text!