fbpx
APBDes Harus Diketahui Publik

APBDes Harus Diketahui Publik

Taliwang, KOBAR – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, kembali mengingatkan seluruh Kepala Desa, agar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pengelolaan anggaran desa. Pasalnya, selama ini pemerintah desa cenderung tertutup dalam menyampaikan informasi pembangunan dan penggunaan anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD.

“Pemerintahan Desa harus dapat terbuka dan transparan dalam mengelola dana desa. Bila perlu, setiap item kegiatan pembangunan desa disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat umum,” tegasnya.

Keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran desa, tambah Wabup, dapat mencegah potensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran desa.

“Keterbukaan informasi ini bahkan telah diatur  dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,” imbuhnya.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), selama ini telah dipublikasikan secara terbuka  dan disampaikan seluas-luasnya ke publik melalui berbagai media. Segala informasi tentang pembangunan daerah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Tidak hanya melalui media, melainkan pemerintah menyampaikan informasi itu secara langsung melalui forum yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum’at.

“Pemerintah juga rutin turun langsung menyerap aspirasi dan bertatap muka dengan warga masyarakat. Dan itu merupakan bentuk keterbukaan pemerintah,” katanya.

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU Nomor 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.

“Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detail tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi,” demikian Fud Syaifuddin ST. (ktas)

Don`t copy text!