Kesadaran Pejabat KSB Setor LHKPN Masih Rendah

Kesadaran Pejabat KSB Setor LHKPN Masih Rendah

Wakil Bupati: Yang Tidak Melapor Tidak Akan Dipromosi

Taliwang, KOBAR  – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab setempat agar dapat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta tidak mengabaikan Pengisian LHKPN. Hal itu dikatakannya, mengingat tingkat kesadaran pejabat  dalam menyerahkan LHKPN masih sangat rendah.

“Kalau bicara soal kepatuhan, masih belum sesuai harapan. Ini yang harus kita dorong terus,” katanya.

Menurut Fud, kalau alasan tidak menyerahkan LHKPN karena tidak memahami tatacara dan teknis pengisian formulir, tidak semuanya bisa dibenarkan.

“Itu karena memang tidak mau terbuka, transparan dan malas saja,” imbuhnya.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh pejabat agar lebih baik membuka dan melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki, baik harta bergerak maupun tidak, supaya bisa dilihat langsung oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi. Sebab penyelenggaran negara yang taat akan azas-azas umum penyelenggara negara agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

“Tidak usah disembunyikan, lebih baik dibuka, tidak ada persoalan dan semua pejabat maupun penyelenggara negara juga tidak dilarang memiliki harta kekayaan, selama diperoleh melalui cara yang legal,” katanya.

Kepatuhan terhadap LHKPN menjadi bagian penting untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik. LHKPN bisa menjadi instrument masyarakat mengenali ada tidaknya kejanggalan dalam kekayaan penyelenggara negara. LHKPN juga menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab di kalangan penyelenggara Negara.

“Bila sudah transparan dan bersih, maka dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi, LHKPN bertujuan untuk melindungi dari fitnah atas harta kekayaan yang dimiliki karena harta kekayaannya telah terdata,” katanya.

Untuk meningkatkan kesadaran pejabat dalam mengisi maupun  menyerahkan LHKPN ini Wabup mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kabupaten (Itkab) terkait pengawasannya.  Apalagi sanksi bagi pejabat yang tak menyerahkan LHKPN nya sudah mulai berlaku mulai tahun ini, yakni pejabat yang bersangkutan tidak akan mendapat promosi jabatan meskipun telah lulus uji kompetensi pegawai.

“Jadi pelaporan LHKPN itu penting, selain juga menjadi dokumen oleh KPK dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan,” demikian Wabup. (ktas)

Don`t copy text!