385 ASN KSB Diambil Alih Pemprov NTB

385 ASN KSB Diambil Alih Pemprov NTB

Taliwang, KOBAR – Sebanyak 385 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dipastikan diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui proses pengalihan Personil Prasarana Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Azis SH MH, mengatakan, pemindahan tersebut sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana terdapat pengalihan kewenangan urusan yang harus dilaksanakan dari Kabupaten/Kota yang dilimpahkan ke Provinsi dan Kementerian.

Sekda menjamin penyerahan P3D itu sesuai edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 100/1743/SJ, tanggal 11 Mei 2016, tentang percepatan penyelesaian inventaris P3D dilakukan tepat waktu. Proses pemindahan selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan dokumen di hadapan Gubernur.

“Pemindahan disertai aset dan sarana prasarana serta dokumen pendukung yang selanjutnya efektif menjadi tanggungan Pemprov pada tanggal 1 Januari 2017,” ungkap Sekda.

Dari 385 ASN yang yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi tersebut, 335 orang diantaranya merupakan tenaga guru dan tenaga personil bidang pendidikan tingkat pendidikan menengah. Bahkan penyerahan ratusan guru dan tenaga pendidik tingkat pendidikan menengah itu sudah disepakati berdasarkan hasil rapat Sekda Provinsi NTB dengan Sekda Kabupaten/Kota se- NTB, belum lama ini di Mataram.

“Dalam rapat itu Pemerintah Provinsi menyetujui mengambil alih seluruh  tenaga pendidik PNS dan non PNS di sekolah jenjang itu,” jelasnya.

Selain 335 orang tenaga guru dan tenaga personil bidang pendidikan tingkat pendidikan menengah, ada puluhan lagi ASN lingkup Pemkab Sumbawa Barat yang akan diserahkan, meliputi, 28 orang petugas penyuluh Kehutanan, Pertanian dan Kelautan, 9 orang personil dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), 2 orang tenaga sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), 9 orang penyuluh KB serta 3 orang tenaga pengelola terminal tipe B.

Ditanya mengenai kesiapan penyerahan kewenangan tersebut, Sekda menyatakan tidak ada masalah. Bupati bahkan belum lama ini telah menandatangani penyerahan P3D-nya.

“Ya,  semua proses dan persyaratan penyerahan kewenangan itu sudah tidak ada masalah,” tukasnya.

Seperti diketahui, penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan Wali Kota dan Bupati menyerahkan data P3D paling lama 2 Oktober 2016. Dalam UU itu, Pemerintah kabupaten maupun kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnya perizinan di sektor Minerba hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. (ktas)

Don`t copy text!