Program Pemberdayaan Janda Akan Diusulkan di APBD 2017

Program Pemberdayaan Janda Akan Diusulkan di APBD 2017

Pengadilan Agama: Sejak 2012 Tercatat Ada 460 Janda di KSB

Taliwang, KOBAR – Angin segar menghampiri kaum hawa yang berstatus singel parent atau dikenal dengan sebutan Janda. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KP3AKB) di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang akan mengusulkan pembiayaan untuk pelatihan kewirausahaan dan pengembangan diri bagi kaum hawa yang ditinggal suami akibat cerai mati dan cerai hidup.  

Kepala KP3AKB Sumbawa Barat, M Suharno SSos, mengatakan, pemberdayaan perempuan selama ini lebih condong kepada perempuan secara umum dan tidak spesifik. Padahal, apapun bentuk pembinaan dan pelatihan antara wanita yang masih memiliki keluarga dengan yang sudah bercerai mestinya harus dipisahkan. Jika wanita yang masih berumah tangga, maka masih dibawah tanggung jawab suami. Artinya, masih ada yang membiayai. Sementara wanita yang menjanda, tentu harus mencari biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi bagi yang memiliki anak.

“Kita akan usulkan anggaran pemberdayaan tersebut di pembahasan APBD 2017 mendatang. Ini dilakukan sebagai langkah pemerintah memberi motivasi sekaligus membekalinya untuk mampu berkarya,” ujarnya.

Menurutnya, kebanyakan wanita jika sudah menyandang status janda lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), baik ke negara timur tengah maupun asia pasifik. Bahkan posisinya di tengah masyarakat cukup dilematis. Kadang diterpa isu tidak sedap ketika berbuat kesalahan kecil atau ketika berpenampilan yang dinilai berlebihan.

“Dengan upaya pemberdayaan itu, kita ingin memberi ruang kepada mereka agar bisa mandiri. Apalagi mereka bagian dari ibu-ibu dan kaum perempuan Sumbawa Barat,” timpalnya.

Program pemberdayaan itu, tambahnya, bisa diberikan dalam bentuk keterampilan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan diberdayakan serta didampingi sampai mereka mampu mandiri.

“Jadi program pemberdayaan itu kita usulkan, tujuannya tak lain untuk meningkatkan kemampuan serta mendorong agar mereka mampu berkarya,” ujarnya lagi.

Ia menilai, selama ini kaum perempuan kerap dipandang sebelah mata, baik di dalam keluarga, sosial apalagi politik. Ia ingin menepis pandangan negatif tersebut, dengan cara memberdayakan kaum perempuan tanpa memandang status atau latar belakang.

“Ingat, perempuan terutama ibu-ibu itu tulang punggung keluarga. Ibulah yang bisa membentuk moral anak-anak bangsa ini menjadi baik,” paparnya.

Sementara itu, Pengadilan Agama Negeri Taliwang mencatat kurun waktu 2012 hingga 2016 ini, ada sekitar 460 orang perempuan yang menyandang status sebagai janda tersebar di seluruh wilayah Sumbawa Barat. Faktor-faktor yang kerap menjadi alasan saat proses perceraiannya disebabkan karena alasan ekonomi, cemburu hingga disharmonisasi.

“Kalau kami mencermati, angka perceraian itu 75 persennya didominasi karena faktor ekonomi. Selebihnya karena faktor cemburu dan disharmonisasi,” ungkap Kepala Pengadilan Agama Taliwang melalui Panitera, Tamjidullah SH.

Memang, masalah ekonomi keluarga Ini adalah bagian dari masalah utama dalam sebuah perkawinan yang seringkali menyebabkan perceraian antara suami istri. Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian. Namun jika telah terjadi adanya ketimpangan antara pendapatan ekonomi suami dan istri, contohnya pendapatan istri lebih besar maka hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik rumah tangga yang berujung perceraian. (kjon/ktas)

Don`t copy text!