Rencana bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kecamatan Poto Tano akan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kian menjelang pasti. Sehingga rencana tersebut langsung direspon positif, baik oleh Pemkab maupun DPRD setempat, dengan mengancang-ancang, akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 Miliar melalui APBD 2017, untuk melanjutkan pembangunannya. Ditengah kondisi BLK yang saat ini sungguh memprihatinkan, rencana tersebut memang sangat tepat. Apalagi beberapa bagian bangunan ada yang telah mengalami kerusakan teramat parah. Semua pihak tentulah bersepakat, bahwa keberadaan BLK memang sangat vital sebagai wadah untuk melatih dan meningkatkan kapasitas angkatan kerja di daerah ini. Warga yang tidak memiliki skill, bisa diarahkan, diberikan pelatihan-pelatihan hingga memiliki nilai jual dan siap untuk bekerja. Namun, dalam pengalokasian anggarannya, DPRD diwanti-wanti agar tidak asal sepakat. Harus lebih teliti dan lebih cermat, sesuai apa tidak rencana anggaran yang diajukan dengan kondisi pekerjaan yang akan dilakukan. Ini penting, karena masyarakat juga menilai dan memantau. Jangan sampai bangunan ini kembali mangkrak dan uang daerah habis percuma. **
Trending di KOBARKSB.com
- 54
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelatihan dan Produktivitas (Lattas) pada Kementerian Tenaga Kerja akhirnya resmi menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano ke Pemkab Sumbawa Barat. Penyerahan BLK itu dilakukan langsung Dirjen Lattas di ruang kerjanya, minggu lalu di Jakarta. "Benar, saya sendiri yang menerima penyerahan hibah… - 53Belum beroperasinya hingga kini Balai Latihan Kerja (BLK) di Poto Tano, berdampak buruk bagi kemajuan sumber daya manusia (SDM) lokal Sumbawa Barat. Padahal BLK sangat penting untuk menunjang produktivitas pekerja, peningkatan keterampilan, serta kompetensi pekerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Namun,…
- 51Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ribuan Perda bermasalah bukanlah isapan jempol. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyatakan, telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menghambat investasi serta kemudahan berusaha di daerah. Ternyata, menurut rilis Kementerian Dalam Negeri, 4 Perda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)…
- 50Publik selama ini bertanya-tanya, terkait kinerja dan sumbangsih Perusahaan Daerah (Perusda) bagi pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Apalagi selama beberapa tahun terakhir, keberadaan Perusda dianggap hanya menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Anggaran ratusan juta hingga mencapai miliaran rupiah yang disuntik APBD pada tahun-tahun sebelumnya, justru tidak menghasilkan keuntungan. Tak mengherankan,…
- 50Taliwang, KOBAR - Sejumlah perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2016 ini tidak lagi diberikan suntikan modal. Lantaran setelah dilakukan evaluasi, BUMD maupun perusahaan mitra pemerintah tersebut dinilai selalu tekor alias tidak menunjukkan perkembangan dalam mengelola modal yang digelontorkan pemerintah. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan…
- 48Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan agenda, Pidato pengantar nota keuangan dan penjelasan Bupati KSB atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 menetapkan proyeksi pendapatan sebesar Rp. 748.850.411.380 atau meningkat sebesar 5,86 persen dari perubahan APBD tahun 2014. **
