05/08/2020

Realisasi APBD KSB Masih 33 Persen

“Baru Rp 338 M dari Rp 1,172 T”

Taliwang, KOBAR – Hingga  akhir Agustus lalu, dilaporkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun anggaran 2016, baru terealisasi sekitar 33,09 persen atau sekitar Rp 338.064.700.673 dari total APBD sebesar Rp 1,172 triliun lebih.

Kepala Administrasi Perekonomian Pembangunan (APP) Setda Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, tidak memungkiri, hingga saat ini realisasi APBD terutama program fisik kurang dari target 50 persen dari total APBD tahun anggaran 2016.

Menurutnya, melambatnya serapan APBD itu disebabkan, sejumlah program fisik masih dalam tahap pengerjaan dan sebagiannya masih dalam tahap proses tender. Terutama program fisik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dari total anggaran yang dikelola sekitar Rp 200 miliar lebih, sebagian besar kegiatan masih dalam tahap pengerjaan.

Baca Juga :  Penerbitan KTP-EL Masih Menunggu Blangko Pusat

“Anggaran yang direalisasikan dinas ini baru sekitar 20 persen dari total anggaran sekitar Rp 200 Miliar lebih,’’ katanya.

Kendala lain yang menjadi penyebab minimnya realisasi APBD tersebut, ungkapnya, karena sebagian besar anggaran program dan kegiatan fisik di APBD Perubahan, penetapannya memang agak sedikit terlambat. Sementara  anggaran kegiatan fisik ditetapkan di APBD murni, capaiannya terealisasi sekitar 50 persen.

“Jika diasumsikan dengan besaran APBD murni sebesar Rp 800 Miliar lebih, hingga bulan Agustus lalu, serapan dan realisasi APBD mencapai 50 persen,’’ katanya.

Baca Juga :  Rp. 300 Juta Harga SK Pengangkatan Anggota Dewan

Ia memperkirakan, minimnya realisasi anggaran itu mungkin disebabkan karena lambannya pengajuan proses lelang oleh SKPD teknis. Bisa juga karena mengalami kendala saat mengeksekusi kegiatan.

“Bisa juga karena kendala material atau bahan bangunan yang tersedia di pasaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi, dan sejumlah kendala lainnya,” imbuhnya.

Meski demikian, Pemkab, kata dia, tentu  akan terus menggenjot kinerja dinas teknis, terutama SKPD yang belum mengajukan proses tender ke Unit Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) untuk segera menyerahkan dokumen tendernya.

Selain itu, untuk memastikan secara jelas faktor yang membuat minimnya serapan anggaran tersebut, dalam waktu dekat ini, akan dilaksanakan rapat evaluasi dengan melibatkan seluruh SKPD.

Baca Juga :  BBI Sepakat Tingkatkan Produksi

“Dalam rapat ini semuanya nanti akan jelas. Termasuk kebijakan yang akan digulirkan pemerintah untuk menggenjot pelaksanaan kegiatan tersebut agar terealisasi 100 persen,” pungkasnya. (ktas)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar