Sekda NTB Minta Seluruh Sekolah Giatkan Kembali Pramuka

Rosiady: Diwajibkan, Berdasarkan Kurikulum 2013

Taliwang, KOBAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Ir H Rosiady Sayuti MSc, yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka NTB, meminta agar kegiatan kepramukaan di semua sekolah di tiap kabupaten/kota diaktifkan kembali. Mengingat kegiatan kepramukaan telah menjadi agenda ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa berdasarkan Kurikulum 2013 (K-13).

Menurut Rosiady, kegiatan ekstrakurikuler Praja Muda Karana, atau biasa disebut Pramuka, menjadi kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) wajib bagi peserta didik di Sekolah Dasar dan Menengah. Pramuka bukan menjadi mata pelajaran wajib, melainkan tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler.

“Ada penambahan waktu dalam kurikulum baru dari 26 jam menjadi 30 jam seminggu. Dan itu termasuk ekstrakurikuler pramuka,” katanya.

Ia memaparkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Pertama, dasar legalitasnya jelas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014, Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

“Pramuka mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Itu juga menjadi salah satu alasannya,” katanya lagi.

Hanya saja kata Rosiady, untuk melaksanakan aktifitas kepramukaan di masing-masing sekolah, lebih dulu harus dibentuk gugus depan (Gudep). Menurutnya, Gugus Depan itu yang nantinya akan mengakomodir semua kegiatan kepramukaan di sekolah masing-masing bahkan lebih dari sebuah ekstrakurikuler lainnya.

“Kegiatan ektrakurikuler, biasanya tidak dilengkapi dengan bagan struktur kepengurusan. Sedangkan gugus depan, keorganisasiannya jelas dan ada bidang-bidang yang harus diisi. Contoh, di dalam kepengurusan Gugus Depan itu, ada Andalan Gugus Depan Urusan Latihan (Ungulat) dan ada juga bidang atau andalan urusan perlengkapan (Anguperkap). Semua itu harus diisi,” jelasnya.

Selain itu tambahnya, kepengurusan Gugus Depan itu harus ada garis koordinasi dan garis instruksi antar pengurus. Selain juga memiliki kewenangan dan kebijakan untuk memprogram kegiatannya. Semisal, waktu latihan bagi siswa pramuka.

“Mereka bebas merencanakan pola pendidikan pramuka di masing-masing Gugus Depan,” imbuhnya seraya mengatakan bahwa Gugus Depan itu memiliki program pelatihan dan pembinaan yang terjadwal.

Rosiady menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan ke semua Kwartir Cabang di tiap kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Point penting surat edaran itu adalah agar kegiatan kepramukaan dibangkitkan kembali.

“SE itu, Insya Allah akan kita keluarkan Agustus ini sekaligus menyambut Hari Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus mendatang,” pungkasnya. (kjon)