Baru 50 Persen Pejabat KSB Serahkan Laporan Harta Kekayaan

Menu

Mode Gelap

SUMBAWA BARAT · 11 Agu 2016

Baru 50 Persen Pejabat KSB Serahkan Laporan Harta Kekayaan


Baru 50 Persen Pejabat KSB Serahkan Laporan Harta Kekayaan Perbesar

“Yang Tidak Melapor Diancam Akan Dinonjob”

Taliwang, KOBAR – Sebagai langkah pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pemerintah Pusat melalui KemenPAN-RB telah mewajibkan pejabat eselon III dan IV di Pemerintahan Daerah untuk melaporkan harta kekayaan mereka, dengan mengisi form Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Hanya saja, dari 485 orang pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan, baru sebagiannya saja yang telah menyerahkan laporan LHKASN. Padahal Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, telah mewanti-wanti, bahwa kepatuhan para pejabat dalam melapor LHKPN dan LHKASN menjadi indikator penilaian dalam pelaksanaan mutasi mendatang.

“Dari jumlah 485 orang, baru 50 persennya yang telah menyerahkan laporan LHKASN-nya,” ungkap Kepala Inspektorat KSB, Ir H Ady Mauluddin MSi.

Ia menjelaskan, sistem penyampaian LHKPN dan LHKASN itu berbeda. LHKPN dilaporkan oleh aparatur sipil negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan format yang telah ditentukan. Sedangkan, LHKASN pelaporannya langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Menpan-RB) secara online. Sementara resi atau tanda pelaporannya wajib diserahkan ke pemerintah setempat melalui Inspektorat.

“Selanjutnya kita akan melaporkannya ke Gubernur. Laporan atau data yang harus diisi antara lain harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, utang piutang dan beberapa penghasilan lainnya,” bebernya.

Menurutnya, pelaporan LHKASN ini ditetapkan Menpan-RB sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat eselon I dan II saja,  tetapi bisa juga terjadi di eselon III dan IV.

“Jadi, pelaporan LHKASN itu penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi,” timpalnya.

Saat ini, sambung Ady, pihaknya telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor 700/538/Itkab yang menegaskan seluruh pejabat, khususnya eselon III dan IV untuk segera menyampaikan laporan LHKASN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai yang diatur PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“Kita beri batas waktu pelaporan hingga akhir Agustus ini,” tukasnya seraya menambahkan, pelaporan LHKASN, menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kedisiplinan pegawai.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, menyampaikan, disiplin pegawai dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN, akan menjadi penilaian pejabat yang nantinya akan mendapatkan promosi jabatan dalam pelaksanaan mutasi mendatang. Bupati menegaskan, bagi aparatur sipil negara (ASN) yang belum menyerahkannya, akan dikenakan sanksi bahkan tidak menutup kemungkinan akan dinonjobkan.

“Itu juga akan menjadi bagian penilaian dalam pelaksanaan mutasi mendatang untuk mengukur kedisplinan pegawai, selain disiplin masuk kantor dan sebagainya,” imbuhnya.

Di Pemerintah Provinsi kata Bupati, penjabat yang tidak patuh menyerahkan LHKPN maupun LHKASN dicopot dari jabatannya. Tidak menutup kemungkinan hal itu akan diberlakukan di lingkup Pemkab Sumbawa Barat.

“Sebagai PNS yang taat, sudah sepantasnya menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan  LHKPN maupun LHKASN tepat waktu,” imbuhnya.

Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, pejabat negara berkewajiban untuk mengumumkan kekayaannya kepada publik.

“Jangan tunggu dipanggil. Jangan takut punya harta berlebih, yang penting kita bisa klarifikasi dari mana harta tersebut berasal,” demikian Bupati. (kjon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 62
    Pejabat Daerah Wajib Lapor Harta KekayaanPemerintah Pusat melalui KemenPAN-RB telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Hanya saja, dari 485 orang pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), baru sebagiannya saja yang telah menyerahkan laporan tersebut. Padahal kebijakan itu diambil sebagai…
  • 51
    KSB 4 Kali Berturut-turut Raih Predikat WTPMataram, KOBAR - Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2017 kembali meraih  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, H Wahyu Priyono MM, di Aula Kantor BPK Perwakilan NTB, Mataram, Senin (28/5). Dengan demikian, sudah keempat…
  • 51
    KSB Mulai ABGJika diibaratkan usia manusia, maka usia Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hari ini, sama dengan usia Anak Baru Gede (ABG). Di usia yang ke-15, seorang anak pada fase ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan status dewasa. Aneka cara dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakuan sebagai manusia yang pantas dipercaya dan bisa…
  • 50
    Bupati KSB Raih Penghargaan Visionary LeaderTaliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat Dr Ir H W Musyafirin MM, dianugerahi sebagai pemimpin visioner Indonesia oleh media nasional SINDO Media. Bupati menjadi salah satu dari 24 Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia yang menerima penghargaan di ajang Indonesia Visionary Leader. Kategori penghargaan yang diterima Bupati adalah The Best…
  • 47
    Pelantikan Sekda KSB DiundurTaliwang, KOBAR - Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Sekda definitif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sayup-sayup dikabarkan telah ditanda tangani Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM. Sekda yang masih dirahasiakan namanya itu bahkan direncanakan akan dilantik beberapa hari kedepan. Kendati sempat dihembuskan bahwa pelantikan Sekda akan dilakukan sekitar tanggal 18-20 Agustus.…
  • 47
    ASN Harus Patuhi Aturan PemiluTaliwang, KOBAR - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta patuh terhadap aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan  Umum (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), agar tetap menjaga netralitas selama Pemilu 2019. Sedangkan dalam konteks tugas ASN dalam birokrasi, harus tetap menjalankan fungsinya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Gempur Pita Cukai Palsu, Laporkan Peredaran Rokok Ilegal – Iklan DBHCHT

28 Mei 2024 - 14:24

Gempur Pita Cukai Palsu, Laporkan Peredaran Rokok Ilegal - Iklan DBHCHT - Bea Cukai Sumbawa

Pengumuman Hasil Seleksi PPS Pilkada KSB 2024

27 Mei 2024 - 19:53

Pengumuman Hasil Seleksi PPS Pilkada KSB 2024 - KPU KSB

Kejari KSB Ungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Sekolah dan Mafia Tanah, Total Kerugian Negara Capai Rp 4,4 Miliar

21 Mei 2024 - 02:46

Kejari KSB Ungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Sekolah dan Mafia Tanah, Total Kerugian Negara Capai Rp 4,4 Miliar - Titin Herawati Utara - Kajari KSB

Amman Mineral Kembali Buka 16 Lowongan Kerja di Tambang Emas Sumbawa Barat

20 Mei 2024 - 19:14

Amman Mineral Kembali Buka 16 Lowongan Kerja di Tambang Emas Sumbawa Barat - Tambang Batu Hijau PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN)

Selamat Memperingati Hari Reformasi – Iklan Diskoperindag KSB

20 Mei 2024 - 17:49

Hari Reformasi - Diskoperindag KSB

Selamat Hari Kebangkitan Nasional – Iklan Diskoperindag KSB

19 Mei 2024 - 22:22

Harkitnas - Diskoperindag KSB
Trending di PARIWARA
Don`t copy text!