Dampak Inflasi, Kemiskinan di KSB Cenderung Naik

Taliwang, KOBAR – Sejumlah kebijakan telah digulirkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam menekan angka kemiskinan dan mengatasi gejolak terjadinya inflasi. Namun kebijakan yang digulirkan setiap tahun anggaran itu ternyata belum  mampu mengatasi masalah kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan di bumi pariri lema bariri cenderung meningkat.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (APP) Sekretariat Daerah Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, membenarkan angka kemiskinan di KSB masih cukup tinggi. Salah satu indikatornya adalah digulirkan kebijakan jambanisasi, program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, terdapat 7.000 warga yang belum memenuhi kebutuhan dasar jamban keluarga. Selain itu, penerima program pemerintah Beras Miskin (Raskin) sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) mencapai sekitar 9.178 RTSPM.

“Kedua indikator itu menjadi bukti angka kemiskinan kita masih tinggi,” katanya.

Selain itu tambahnya, setiap perubahan kebijakan pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan harga BBM yang disertai kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok, juga berdampak cukup besar bagi masyarakat yang berekonomi rendah.

Untuk mengatasi dan menekan masalah kemiskinan itu, pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), telah mengusulkan sejumlah rekomendasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, diantaranya, menahan belanja modal besar infrastruktur, kecuali belanja besar untuk pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Seperti, pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan embung dan pengadaan bibit.

“Rekomendasi atau usulan TPID ini diharapkan dapat menekan laju inflasi terutama pada saat terjadinya perubahan kebijakan pemerintah. Utamanya pada saat bulan suci Ramadhan dimana harga barang kebutuhan pokok masyarakat meningkat cukup drastis,” imbuhnya.

Disisi lain Pemkab Sumbawa Barat melalui dinas terkait, selama beberapa tahun terakhir ini, tidak menggelar pasar murah dalam mengatasi gejolak harga sejumlah bahan pokok. Alasannya, dinas tehnis terkendala masalah anggaran.

“Kedepan pemerintah berencana terus menekan inflasi dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Muaranya untuk menekan angka kemiskinan tadi,” tandasnya. (ktas)

Trending di KOBARKSB.com