Sumbawa Barat Rentan Disusupi Paham Radikal

“Kemenag NTB Beri Atensi Khusus”

Mataram, KOBAR – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa dikatakan sebagai salah satu daerah di dalam teritorial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang angka kriminalitasnya paling rendah. Kendati, aksi kriminalitas belakangan ini kembali marak. Sepatutnya, tidak hanya tindak kriminal yang menjadi perhatian serius pemerintah dan penegak hukum. Akan tetapi, penyebaran paham radikal pun harus menjadi perhatian. Pasalnya, data kementerian agama melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah NTB menyebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam atensi karena paham radikal seakan makin menggeliat dan subur menyebar.

Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB, Drs Sulaiman Khalid SH MH, mengatakan, Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam atensi karena penyebaran paham radikal menggeliat dan diprediksi akan mengganggu norma tatanan sosial serta dipastikan menimbulkan keretakan dalam masyarakat.

“Paham radikal akan merusak segala sendi kehidupan masyarakat. Jika ini dibiarkan, maka kerukunan yang selama ini terjalin justru akan hancur,” terangnya, saat diwawancarai media ini, seusai membuka kegiatan workshop peningkatan wawasan multikultural dan jurnalisme damai melibatkan puluhan Jurnalis se NTB di Hotel Mataram Square, Kamis (21/4).

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi geliat perkembangan paham radikal, pihaknya akan melakukan pertemuan bersama pimpinan daerah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, LSM dan juga pemuda. Hal tersebut dilakukan untuk melalukan fungsi kontrol dini agar paham radikal tidak menyebar luas.

“Insya Allah, tanggal 25 April mendatang, kita akan melakukan pertemuan untuk menyusun strategi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan diagendakan pertemuan akbar di setiap daerah dengan mengundang seluruh elemen masyarakat sekaligus memberikan pendekatan dan pencerahan terhadap bahayanya paham radikal yang dapat merusak norma-norma kebangsaan dan kemasyarakatan,” bebernya.

Khalid mengungkapkan, bahwa paham radikal kini kian bergejolak. Kendati demikian, sentuhan cepat dan tanggap dari masyarakat mesti dilakukan untuk menutup ruang geraknya.

“Mencerdaskan masyarakat adalah hal yang paling cocok. Kasihan masyarakat harus terpecah belah dibuat oleh oknum yang tak bertanggung jawab akibat paham radikalisme tadi,” paparnya.

Ia menegaskan, masyarakat juga dituntut untuk cerdas dalam mengolah informasi yang masuk. Tidak boleh diterima secara mentah, karena keutuhan masyarakat ingin dirusak. Eloknya, masyarakat seyogyanya berkoordinasi dan bertanya lebih dalam kepada pemerintah setempat serta meminta pandangan.

“Isu mengenai paham apalagi sudah masuk kedalam ranah multikultural. Yaitu, suku, agama, ras bahkan adat (SARA), merupakan isu yang sangat sensitif dan digunakan untuk memecah belah ummat,” terangnya.

Beberapa bulan belakangan ini, peristiwa pembuatan terompet berbahan kitab suci al-qur’an, sandal berlafadzkan Allah, belum lagi ISIS hingga pada Gafatar, salah satu bukti adanya pihak-pihak yang ingin memecah belah ummat. Jika masyarakat yang memiliki pemahaman rendah, mereka akan menyimpulkan, bahkan berani menyudutkan ummat atau agama lain yang melakukannya, padahal belum tentu juga pemeluk agama tersebut pelakunya. Tidak menutup kemungkinan bisa saja orang pemeluk agama itu sendiri yang digunakan untuk melakukannya.

“Untuk itu, masyarakat harus cerdas. Pemerintah melalui kementerian agama tidak lepas tangan. Pemerintah ingin menciptakan toleransi, tenggang rasa dan memupuk rasa saling menghormati agar kerukunan antar ummat se-agama dan antar ummat beragama bisa terpelihara,” tutupnya. (kjon/ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending