fbpx
Pemerintah Jamin Proyek Bendungan Bintang Bano Akan Berjalan Lancar

Pemerintah Jamin Proyek Bendungan Bintang Bano Akan Berjalan Lancar

“Meski 2 Orang Petinggi PT Brantas Dicokok KPK”

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut tersenyum. Pasalnya, pembangunan lanjutan mega proyek Bendungan Bintang Bano kini siap dilanjutkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 13 Desember 2015 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menunjuk PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana.

Namun, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, kini terusik dengan peristiwa yang tidak sedap. Bagaimana tidak, dua petinggi PT Brantas dicokok oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik suap yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Bendungan Bintang Bano, Edy Wahyunan, dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, menegaskan, bahwa pihaknya menjamin pelaksanaan pembangunan proyek lanjutan Bendungan Bintang Bano akan berjalan lancar. Sebab untuk pembangunan Bendungan Bintang Bano, sudah ada manajemen tersendiri yang ditugaskan di KSB. Baik bidang keuangan, perlengkapan hingga administrasi.

“Kita tidak ada masalah dengan itu. Rencana kerja sudah tersusun. Saat ini, beberapa item pengerjaan sudah mulai dikerjakan. Yaitu, galian untuk area penampungan air bendungan,” beber Edy.

Namun di lain pihak, Ketua Forum Lintas Pemuda Peduli Sumbawa Barat (FLPPSB), Zulkarnaen, mengatakan, kejadian tersebut menjadi pukulan telak bagi manajemen PT Brantas kendati masih dalam indikasi. Mengingat, perusahaan tersebut masih memiliki proyek di KSB untuk 4 tahun kedepan.

“KPK dalam operasi tangkap tangan mencokok SWA, Direktur Keuangan PT Brantas dan DPA, senior manajer PT Brantas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kedua pejabat tersebut dipastikan memiliki peran penting dalam menyukseskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Brantas. Apalagi, sekelas Direktur keuangan dan senior manajer.

“Tentu, diprediksi berimbas pada pengerjaan Bintang Bano. Sementara, bendungan yang diproyeksi terbesar di NTB itu menelan anggaran miliaran rupiah. Sedangkan, direktur keuangannya tengah dalam pengawasan KPK untuk dimintai sejumlah keterangan terkait kasus yang membelitnya,” terangnya.

Zul membeberkan, saat ini masalah keuangan menjadi hal sangat krusial dalam menyukseskan pengerjaan proyek Bendungan Bintang Bano. Sejumlah item pekerjaan pun nantinya diprediksi akan ikut terganggu.

“Iya, contohnya pembayaran upah buruh, kontraktor serta pembiayaan pengadaan material pembangunan bendungan,” pungkasnya. (kjon)

Don`t copy text!