Mahasiswa Gedor Graha Fitrah, Tuntut Anggaran Subsidi Pendidikan

Mahasiswa Gedor Graha Fitrah, Tuntut Anggaran Subsidi Pendidikan

“Sebelumnya Rp 750.000, Kini Hanya Rp 325.000”

Taliwang, KOBAR – Unjuk rasa damai puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat (HIPMASBAR) gedor Graha Fitrah, gedung tempat Penjabat Bupati KSB berkantor, Rabu (3/2). Aksi para demonstran intelektual saat hujan gerimis ini, menuntut transparansi anggaran subsidi yang menurut mereka disunat sepihak pemerintah Sumbawa Barat. Dibawah pengawalan ketat pihak Kepolisian, massa aksi menggaungkan sedikitnya 5 tuntutan kepada pemerintah terkait penggunaan anggaran subsidi pendidikan yang tidak sesuai pada tahun anggaran 2015 lalu.

Aksi yang diketuai Novi Irwansyah, selaku Koordinator Umum (Kordum) aksi, diawali dengan long march dari gerbang Kemutar Telu Center (KTC) hingga ke depan kantor Bupati Sumbawa Barat. Setibanya di depan Graha Fitrah, seluruh anggota HIPMASBAR menyerukan transparansi anggaran subsidi yang telah diberikan, mempertanyakan sisa anggaran yang seharusnya diberikan sebesar Rp 750.000 per mahasiswa, namun terealisasi hanya Rp 325.000 per mahasiswa. Mereka mempersoalkan pos anggaran untuk subsidi pendidikan berdasarkan APBD 2015, dan mempertanyakan alasan logis pemerintah terkait defisit anggaran yang berdampak terhadap berkurangnnya nilai subsidi yang diterima mahasiswa, serta menuntut seluruh sisa anggaran subsidi pendidikan dari pemerintah diberikan seperti sediakala.

“Kami merasa dibohongi pemerintah, alasan defisit anggaran tidak logis sama sekali, padahal jumlah anggaran untuk 2015 meningkat dua kali lipat dari anggaran subsidi 2014 yaitu Rp 500.000.000,” teriak Novi lantang.

Novi bahkan menyuarakan, pengurangan anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) tidak masuk akal sama sekali. Dia menilai, meningkatnya anggaran yang ada tidak bisa dikatakan defisit anggaran.

“Kami seperti dipermainkan dengan kalimat defisit anggaran, kami punya datanya,” lantangnya lagi.

Novi juga menuding pemerintah hanya mencari-cari alasan hingga menyatakan kekurangan anggaran untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran subsidi dengan nilai fantastis itu.

“Kami perlu keterangan langsung dari DPPKD sebagai pihak yang bertanggung jawab mencairkan dana ini,” cetusnya.

Setelah beberapa saat meneriakkan tuntutan, perwakilan pemerintah melalui Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, Abdul Aziz SH MH, bersedia berdialog dengan Perwakilan Mahasiswa. Dalam diskusi terbatas itu, pemerintah berkelit bahwa jumlah anggaran yang dicairkan telah sesuai angka yang tersedia dalam APBD 2015. Pemerintah juga menilai bahwa Surat Keputusan (SK) penerima dana subsidi yang dikeluarkan telah disesuaikan  dengan jumlah mahasiswa.

Sampai akhir dialog, tidak didapatkan kata sepakat antara Mahasiswa dengan perwakilan pemerintah. Pemerintah bersikukuh anggaran daerah tidak mencukupi untuk diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp 750.000 per mahasiswa. Pemerintah mempersilahkan kepada pengunjuk rasa untuk membuat surat permohonan kepada Bupati terpilih nantinya.

“Kami diminta untuk bersurat kepada Bupati terpilih nantinya untuk penyelesaian masalah ini, kami sangat kecewa, pemerintah telah banyak berdusta kepada kami,” tegas Novi sembari mengakhiri aksi.  (krom)

Don`t copy text!