Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) setempat, yang belum diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta turunan aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015, menjadi hambatan terbesar Pemerintahan Desa dalam mengelola desanya. Setidaknya ada 9 Perda tentang Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum diperbaharui. Padahal kucuran dana dari pemerintah pusat untuk desa jor-joran mengalir ke kas daerah, namun dalam menyelenggarakan urusan desa, pemerintah desa kadang terhalang dengan beberapa peraturan daerah lama. Seharusnya Pemerintah setempat tidak tinggal diam, karena toh Undang-undang desa telah berlaku setahun yang lalu. **
About Post Author
Berita Terkait
Sirkuit Mandalika dan Sirkuit Samota Jadi Pemantik Geliat Pariwisata NTB
Kapasitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja Berubah, Begini Jejak Perjalanan Proyek Smelter Amman Mineral
NTB Borong Event Balap Motor Top Dunia, Untung Atau Rugi?