Desa Baru, Regulasi Daerah Pun Harus Baru

Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) setempat, yang belum diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta turunan aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015, menjadi hambatan terbesar Pemerintahan Desa dalam mengelola desanya. Setidaknya ada 9 Perda tentang Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum diperbaharui. Padahal kucuran dana dari pemerintah pusat untuk desa jor-joran mengalir ke kas daerah, namun dalam menyelenggarakan urusan desa, pemerintah desa kadang terhalang dengan beberapa peraturan daerah lama. Seharusnya Pemerintah setempat tidak tinggal diam, karena toh Undang-undang desa telah berlaku setahun yang lalu. **