Bupati Genjot Kesiapan Operasional Bandara Sekongkang

Bupati Genjot Kesiapan Operasional Bandara Sekongkang

Abdul Hakim: Kita Upayakan Beli Pesawat Sendiri

Taliwang, KOBAR – Operasional Bandar Udara (Bandara) Sekongkang  Sumbawa Barat, dalam waktu dekat ini nampaknya akan segera terwujud. Hal ini diketahui dari hasil Diskusi Rencana Operasional yang diselenggarakan Pemerintah setempat di Gedung Graha Fitrah, baru-baru ini. Diskusi yang dihadiri langsung PJ Bupati Sumbawa Barat, DR Ir H Abdul Hakim MM, Plt Sekda, Kepala Bappeda, Sekdis Hubkominfo, Kadis DPPKD, Kepala BPMPT,  Manager Social Responsibility PTNNT, dan Direktur PT Alfa Trans Dirgantara ini, menjadi yang terakhir dalam pembahasan dari segala kesimpangsiuran operasional Bandara tersebut. 

Eti Yusuf, selaku Direktur PT Alfa Trans Dirgantara, mengungkapkan, perusahaannya sebagai penyedia jasa pesawat carter atau pribadi,  sudah mulai beroperasi sejak 2010 silam. Saat ini pihaknya memiliki caravan dan 1 available pesawat yang sementara ini diterbangkan ke Nabire.

“Jika kita bisa sepakat, maka kami akan mengadakan pesawat baru, dengan fokus pengadaan harus tertuang dalam Agreement,” tandasnya.

Sementara, Sekdis Hubkominfo, Nurjahman, memaparkan tentang persiapan Bandara Sekongkang. Ia menyatakan, saat ini sudah memegang izin registrasi Bandara, dan pembangunan sudah rampung dengan dimensi runway 750 m x 22 m. Hanya saja, berdasarkan hasil evaluasi Tim dari Kementerian, setidaknya ada 12 catatan yang masih mengganjal. Tetapi itu masih bisa ditolerir dengan tenggat waktu yang tersisa.

“Catatan itu diantaranya belum adanya mobil PK-PPK (Pemadam Kebakaran) beserta tenaganya,  permukaan sisi runway lebih tinggi dari runway, drainase masih tertutup rumput, dan pembangunan pagar yang bisa menghalangi orang atau binatang liar untuk masuk areal bandara,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan dari sisi kelembagaan dan pengelolaan, pemerintah daerah harus mempihak-ketigakan pengelolaan Bandara kepada pihak yang menguasai.

“Dalam hal ini, UPTD atas nama pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan regulasi, terutama tentang keamanan dan keselamatan penerbangan,” terangnya.

Ditegaskan Nurjahman, pengelolaan pihak ketiga berdasarkan PP No 50 Tahun 2008 bisa dilakukan dalam bentuk sewa atau pemanfaatan, dengan asas bahwa setiap warganegara berhak mengelola.

Dilain pihak, Manager SR PT NNT, Syarifuddin Jarot, lebih banyak menceritakan tentang kerjasama pihaknya (Newmont) dengan PT Travira. Ia menyatakan pihaknya hanya mencarter pesawat Travira dengan satu ikatan kontrak.

“Saya tidak tahu persis tentang sistem pengelolaannya karena kami hanya menyewa Travira yang berpusat di Bali, dan memiliki jalur Bali-Lombok-Benete. Jadi, tidak semata-mata untuk berangkat dari Benete saja,” ujarnya.

Pemerintah tambah Jarot harus segera bergerak cepat untuk memenuhi dan melengkapi apa yang menjadi catatan Tim Kementrian tersebut. Apabila catatan-catatan itu bisa terselesaikan, maka Bandara Sekongkang bisa segera dioperasionalkan.

Jarot juga mengatakan, potensi penumpang terutama dari karyawan Newmont sangat besar, tinggal menunggu kesiapan pemerintah.

“Kami akan melihat seperti apa perencanaan dan kesiapan Pemda dalam  beberapa bulan ini, baru setelah itu Newmont akan mengikutinya,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Sumbawa Barat, DR Ir H Abdul Hakim MM, menegaskan perlunya menerbitkan regulasi dari semua sisi, baik UPTD, Pengelola, dan pemilik armada pesawat.

Dia juga menginginkan adanya studi banding ke Sumbawa, Bima, atau bandara-bandara kecil lainnya agar tidak setengah-setengah dalam membuat regulasi. Selain itu, ia menginstruksikan agar persyaratan dan catatan dari kementerian bisa segera diselesaikan.

“Dengan potensi yang besar, kita harus bisa melihat peluang, kalau perlu tidak usah menggunakan APBD. Atau kalau mampu kita upayakan untuk pembelian pesawat sendiri,” tandasnya. (ktas)

Don`t copy text!