KPU KSB Ancam Boikot Pilkada

Taliwang, KOBAR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KPU KSB) mengancam akan menghentikan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bahkan tidak akan melaksanakan agenda Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2015 mendatang, lantaran kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintahan KSB.

Alasan utama KPU KSB enggan untuk melaksanakan agenda Pilkada setelah tim pemerintah KSB menegaskan bahwa anggaran hibah yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu harus dikurangi hingga tersisa Rp 8,7 Miliar dari anggaran awal yang telah ditetapkan sebesar Rp 12 miliar. “Pemerintah akan mengurangi anggaran hibah kepada KPU,” ucap Ketua KPU KSB, Khairuddin SE, kepada sejumlah wartawan, Selasa 7/7, kemarin.

Masih keterangan Heru sapaan akrabnya, pemangkasan anggaran hibah itu memang belum dalam keputusan resmi pemerintah KSB, tetapi sudah dalam perencanaan. Jika memang pemerintah akan tetap melakukan pengurangan anggaran pelaksanaan Pilkada, maka kami dari KPU KSB tidak akan bersedia menjadi penyelenggara Pilkada mendatang. “Kami menyerah atau tidak siap untuk melaksanakan Pilkada,” tegasnya.

Masih keterangan Heru, anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12 miliar sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk ditambah, apalagi ada perubahan aturan baru tentang masa kerja masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kita justru sedang meminta tambahan anggaran untuk honorarium PPK, PPS serta sekretariat, karena ada perpanjangan masa kerja, malahan pemerintah justru memangkasnya,” sesalnya.

Pada kesempatan itu Heru juga mengaku bahwa rencana untuk menghentikan proses pelaksanaan Pilkada bukan sekedar ancaman belaka, tetapi sudah menjadi keputusan bersama komisioner KPU KSB, “Jika memang pemerintah KSB mengeluarkan keputusan tentang pemangkasan anggaran, maka kami dari KPU KSB juga akan menyampaikan secara resmi tentang penolakan untuk melanjutkan proses Pilkada,” bebernya.

Diingatkan Heru, saat Pilkada periode tahun sebelumnya, biaya KPU KSB sebesar Rp 7,8 miliar. Pilkada yang dilaksanakan lima tahun lalu dengan kandidat calon hanya dua orang, alat peraga menjadi tanggung jawab masing-masing calon, terus tidak melakukan verifikasi faktual terhadap pasangan calon perseorangan. “Pilkada sekarang KPU KSB harus melakukan verifikasi calon perseorangan, menanggung alat peraga dari semua calon dan pasangan yang bakal mendaftar lebih dari dua pasangan calon, sehingga beban tugas lebih banyak,” terangnya.

Pada kesempatan itu Heru mengaku tidak tahu dasar pemerintah ingin memangkas anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam dana hibah pemerintah, sehingga meminta apa yang direncanakan itu hanya sebagai wacana, kecuali pemerintah KSB ingin melihat KPU KSB tidak melanjutkan proses tahapan Pilkada. “Kami akan hentikan proses Pilkada jika memang benar akan dipangkas anggaran kami,” ancamnya. (kimt)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com