KPU: Balon Bupati Yang Masih Berstatus PNS Akan Dicoret

KPU: Balon Bupati Yang Masih Berstatus PNS Akan Dicoret

Taliwang, KOBAR – Sosialisasi terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KPU KSB) selalu disisipi tentang syarat mutlak mundur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan maju sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati, termasuk diingatkan bahwa kandidat itu akan dicoret sebagai calon, jika tidak mampu menunjukkan surat penetapan pengunduran dirinya.

Ketegasan tentang syarat itu sendiri disampaikan oleh Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB), Azhar Ansori, beberapa waktu lalu, termasuk meminta agar proses pengajuan pengunduran diri bisa lebih cepat diproses, karena untuk mendapatkan surat keputusan membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Saya harap para kandidat yang berstatus PNS untuk segera melakukan proses pengunduran dirinya,” tuturnya di hadapan sejumlah wartawan.

Diingatkan Azhar Ansori, sesuai jadwal tahapan Pilkada yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 pasal 68, surat penetapan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diserahkan bakal calon ke KPU paling lambat sebelum tanggal 24 agustus 2015 atau sehari sebelum penetapan calon peserta Pilkada.

“Batas waktu itu bisa menjadi salah satu titik rawan tahapan Pilkada karena berimbas pada pencoretan (gugur) sebagai pasangan calon jika tidak bisa diserahkan sesuai waktu yang ditetapkan. Karenanya, penting bagi bakal calon dari PNS untuk mengurus persyaratan mengundurkan diri itu jauh-jauh hari agar ketika dibutuhkan sudah tidak ada masalah,” tandasnya.

Diingatkan Azhar Ansori, pengunduran diri membutuhkan proses cukup banyak, karena itu dia menghimbau agar bakal calon dari PNS untuk mempersiapkannya dari sekarang. Menjadi rawan karena jika lewat, otomatis KPU akan mencoret dan tidak bisa dilakukan penggantian calon. Kasihan jika seluruh proses sudah dilalui tetapi batal ditetapkan sebagai calon hanya karena persoalan pengunduran diri.

Anshori juga meminta KPU di Kabupaten/kota untuk intensif melakukan sosialisasi tentang aturan kepada pasangan calon, Parpol pengusung maupun masyarakat. Khususnya mengenai batas waktu pendaftaran bakal calon yang dibatasi hanya bebeberapa hari. “Soal batas jam pendaftaran juga penting disosialisasikan, karena pada periode terdahulu bahwa batasanya pukul 00.00 wita, sementara periode sekarang yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU), bahwa batas waktu pendaftaran hanya sampai pukul 16.00 wita,” terangnya.

Ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, menambahkan, selain untuk kepentingan kelancaran pendaftaran, pengunduran diri dari sekarang bakal calon dari PNS juga penting untuk menghindari berbagai kemungkinan, termasuk memanfaatkan jabatan dan posisinya sebagai PNS untuk kepentingan politik.

“Jika itu terjadi tentu sangat tidak dibenarkan baik secara etika maupun aturan. Karenanya PNS yang berniat maju, sebaiknya mundur dari sekarang,” tandasnya. (kimt)

Don`t copy text!