Taliwang, KOBAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya tidak perlu diingatkan untuk bersikap netral atau tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati yang akan berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, karena perintah aturan kepegawaian untuk tidak berpolitik praktis sudah sangat jelas.
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs H Mala Rahman, mengatakan bahwa tuduhan keterlibatan PNS dalam politik praktis tidak boleh asal, karena tidak bisa sekonyong-konyong dikatakan seorang PNS terlibat politik praktis, saat PNS bersangkutan mendatangi kediaman salah seorang calon peserta Pilkada, sebab bisa saja kedatangannya untuk keperluan lain, apalagi PNS dengan calon itu adalah keluarga.
“Secara aturan yang mengikat, PNS tidak diperbolehkan untuk terlibat ke dalam politik praktis, PNS dituntut untuk tetap netral, namun harus dilihat juga secara teliti terlebih dahulu sebelum mengatakan bahwa PNS itu terlibat politik praktis,” tegas bakal calon Bupati KSB itu.
H Mala mengakui bahwa ada beberapa laporan masyarakat tentang adanya PNS yang terlibat politik praktis, hal itu akan menjadi catatan khusus dan bakal ditindaklanjuti, hanya saja diminta kepada masyarakat yang meyakini ada PNS terlibat untuk menyampaikan laporan, termasuk memberikan bukti bahwa PNS yang dimaksud terlibat politik praktis atau melanggar aturan sebagai abdi negara.
Diingatkan Wabup, dirinya cukup sering mengingatkan kepada para PNS agar tidak mengambil resiko dengan melanggar aturan tentang netralitas, karena larangan berpolitik praktis bukan menutup ruang bagi para PNS untuk memberikan hak politik, justru partisipasi PNS sangat diharapkan. “Partisipasi PNS untuk mensukseskan Pilkada mendatang bukan menjadi tim sukses atau terlibat politik praktis, tetapi dengan memberikan hak suara adalah partisipasi aktif yang ditunjukkan para PNS,” tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), Abdul Malik Nurdin S.Sos Msi, mengatakan bahwa sudah ada surat edaran tentang peringatan kepada para PNS untuk tidak terlibat politik praktis, diingatkan pula bahwa sanksi bagi yang terbukti terlibat politik praktis cukup berat. “Kami telah menyebarkan surat edaran Bupati tentang peringatan kepada PNS untuk tidak terlibat politik praktis,” bebernya.
Malik Nurdin berharap ada kesadaran para PNS untuk tidak melanggar aturan tersebut, termasuk meminta dukungan masyarakat untuk memberikan laporan lengkap dengan bukti, jika melihat ada PNS yang menjadi tim sukses atau kegiatan yang masuk kategori tidak netral. “PNS memang memiliki hak politik, tetapi tidak dibenarkan jika melakukan kampanye atau kegiatan yang masuk kategori tidak netral, karena PNS hanya bisa memberikan dukungan melalui pemilihan di bilik suara,” tegasnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 60
Taliwang - “Bahwa suatu bangsa Akan bisa maju, akan bisa bangkit, akan bisa sejahtera apabila masyarakatnya cerdas. Dan sebaliknya suatu bangsa Akan mengalami kemunduran, dan bahkan jalan di tempat apabila masyarakatnya tidak cerdas. Dan adalah pendidikan sebagai sarana mobilisasi kesejahteraan dan mampu meretas kemiskinan,” ucap Wakil Bupati Sumbawa Barat, Drs.… - 51Taliwang, KOBAR - Momentum progress report bakal kembali dimanfaatkan oleh kandidat calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mendeglarasikan diri. Kesempatan progress report tahun sebelumnya pernah dimanfaatkan wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman untuk menyampaikan kesiapan berlaga pada pesta demokrasi yang akan dihelat pada tahun 2015 mendatang. Indikasi pemanfaatan momentum…
- 50Taliwang – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan batas waktu (Deadline) hingga tanggal 15 April kepada para pelaku Penambangan Tanpa Ijin (PETI) untuk membongkar gelondong dan tong, dan menghentikan total aktifitasnya. “Pemkab Sumbawa Barat telah mengirimkan surat peringatan, yang isinya menegaskan bahwa, para pemilik gelondong diberikan waktu hingga batas akhir tanggal…
- 49Taliwang, KOBAR - Keputusan rapat paripurna DPR RI bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dilakukan secara langsung telah merubah peta politik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), termasuk mengecilkan peluang para bakal calon yang sudah menyatakan diri siap maju pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan Juni 2015 mendatang. Seperti informasi yang…
- 49Fud: Perbaiki Diri, Selagi Masih Ada Waktu Taliwang, KOBAR - Rencana mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sejak wacana tersebut berhembus, sejumlah pejabat mulai ketar ketir. Apalagi dalam pelaksanaan mutasi, profesionalitas bukanlah menjadi indikator mutlak penilaian pimpinan daerah, tetapi shalat berjamaah di…
- 49Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal…
